Dia mengungkapkan, Munas BEM SI di Padang dihadiri cukup banyak pejabat, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, bahkan Ketum Perindo. "Seharusnya kalau di dalam teori check and balance, gerakan mahasiswa perlu ada namanya jarak dengan pemerintah agar kritik dapat berjalan terbuka," ujar Wiyu. 

Wiyu menambahkan, SOP yang menjadi landasan penyelenggaraan Munas BEM SI juga tak dihiraukan. "SOP BEM SI sebagai landasan aturan di dalam Munas sama sekali hanya sebatas pajangan, dicederai jika terdapat kepentingan politik bagi segelintir kelompok," ucapnya. 

Terkait hal itu, Wiyu mengingat pidato Presiden RI ke-1 Sukarno. "Mengutip penggalan pidato bung Karno untuk Refleksi Gerakan Mahasiswa: 'Lenyapkan steriliteit dalam gerakan mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!'" katanya. 

"Maka dari itu kami BEM Unissula dengan tegas dan jelas keluar dari Aliansi BEM SI Kerakyatan dan tidak mengikuti aliansi nasional manapun," tambah Wiyu. Dia mengimbau seluruh kampus di Indonesia untuk kembali ke gerakan rakyat yang semurni-murninya.

Sebelumnya BEM Undip telah terlebih dulu keluar dari BEM SI Kerakyatan. Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, mengatakan, perebutan kekuasaan telah terjadi di internal BEM SI. "Ada konflik horizontal untuk mendapatkan jabatan struktural di BEM SI," katanya kepada Republika, Selasa (22/7/2025). 

Dia pun menyayangkan adanya upaya pemerintah mencari muka di forum BEM SI. "Pemerintah mendapatkan panggung di forum yang seharusnya tidak dihadiri oleh mereka," ujar Aufa.

Dalam keterangan resminya, Aufa mengatakan, Musyawarah Nasional XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar pada 13-19 Juli 2025 di Padang, Sumatra Barat, seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun Aufa menilai realitas di lapangan jauh dari integritas dan semangat persatuan gerakan mahasiswa.

"Usai melakukan musyawarah dengan aliansi BEM Se-Undip, BEM Undip mengambil sikap untuk tidak bergabung kepada Aliansi BEM SI serta aliansi nasional manapun," kata Aufa. 

Sikap BEM Undip terkait Munas BEM SI dijabarkan ke dalam enam poin berikut: 

1. Kami hadir tidak untuk berebut jabatan. Sedari awal, BEM Undip tidak memiliki ambisi untuk ikut dalam kontestasi posisi struktural di aliansi. Kami hadir dengan semangat membangun persatuan gerakan bersama.

2. Munas BEM SI Kerakyatan nyatanya hadir tidak berbicara adu gagasan dan substansi, tapi hanya posisi kekuasaan. Alih-alih menjadi ruang dialektika untuk perjuangan rakyat dan menggagas untuk kemajuan bangsa, forum tersebut berubah menjadi arena konfliktual tempat penguasa mencari muka.

3. Musyawarah memperlihatkan dinamika politik praktis dari eksistensi aliansi. Sejatinya, diadakannya Musyawarah Nasional untuk mencapai kata mufakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Akan tetapi, yang dihadirkan hanya politik praktis belaka dengan berebut kekuasaan.

4. Benar terjadi pertikaian antar mahasiswa. Setidaknya dua rekan terluka akibat konflik. Ini bukti bahwa forum yang seharusnya mempersatukan malah menjadi medan perpecahan, hanya karena ambisi kekuasaan yang dibungkus jargon perjuangan.

5. BEM Undip menarik diri, sehari sebelum penutupan Munas. Sikap ini kami ambil bukan karena kecewa, melainkan karena kami enggan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan.

6. BEM Undip berpegang teguh pada prinsip gerakan persatuan. Kami tidak akan menjadi bagian dari aliansi nasional manapun.

"Kami mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam: Apakah kita masih bergerak karena rakyat, atau karena hasrat ingin berkuasa? Pegang teguh integritas dan bersatulah Gerakan Mahasiswa!" kata Aufa.