REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM), yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa, menggelar aksi protes menolak revisi Undang-Undang TNI dan dwifungsi TNI, Selasa (18/3/2025). Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB di Balairung UGM ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dari universitas lain.
Aksi tersebut dimulai dengan orasi oleh dosen dan mahasiswa UGM yang mengungkapkan keresahan mereka terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang dianggap tidak transparan. Salah satu momen yang mengundang perhatian adalah kehadiran Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, yang turut hadir dalam aksi ini untuk memberikan dukungannya.
Kehadirannya memberikan semangat tambahan bagi peserta aksi, ia membacakan puisi sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk tindakan yang dianggap melemahkan demokrasi. Kehadirannya disambut antusias oleh peserta aksi. Beberapa mahasiswa UGM bahkan meneriakkan, "Rektor UGM mana? Rektor UGM mana?" seraya memancing partisipasi lebih luas dari pihak kampus mereka sendiri.
Ahmad Munjid, salah satu aksi, juga menyuarakan keprihatinannya dalam aksi tersebut. "Kami bergerak bersama untuk merespons proses RUU TNI yang diselenggarakan secara tertutup. Proses seperti ini mencurigakan. Kita tidak mau militerisme kembali seperti di era Orde Baru. Semua orang harus bergerak untuk menghentikan proses yang sedang berlangsung," ujarnya di tengah orasi.
Di sela-sela aksi, para mahasiswa turut menyampaikan aspirasi mereka melalui poster dan karya seni yang menggambarkan keresahan terhadap kondisi demokrasi saat ini. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah dan DPR untuk bertindak transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Lima tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini adalah:
1. Mendesak pembatalan RUU TNI yang dinilai tidak transparan, tergesa-gesa, dan mengabaikan suara publik karena dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.
2. Menuntut pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menolak dwifungsi TNI/Polri demi menjaga prinsip supremasi sipil.
3. Meminta TNI/Polri meningkatkan profesionalisme dan melakukan reformasi internal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
4. Mengajak insan akademik di seluruh Indonesia untuk melawan segala bentuk tindakan yang melemahkan demokrasi dan melanggar konstitusi, serta menyerukan kembalinya penegakan agenda reformasi.
5. Mendukung masyarakat sipil untuk menjaga agenda reformasi melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan DPR.
