REJOGJA.CO.ID, WONOSOBO -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, saat ini kementeriannya bersama pemerintah daerah terus menyiapkan infrastruktur dan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sebanyak 100 SR diharapkan bisa beroperasi tahun ini. 

Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, salah satu tujuan program SR adalah memutus rantai kemiskinan. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghendaki kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan bisa berada di bawah lima persen pada 2029. 

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun (kemerdekaan) Indonesia di tahun 2045, itu adalah membuat Sekolah Rakyat. Sekolah ini menyisir anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu, yang miskin, miskin ekstrem, yang berpotensi putus sekolah, yang mungkin sekarang juga tidak melanjutkan sekolah," kata Gus Ipul ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, Ahad (1/6/2025). 

Dia menyebut, selain Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain turut terlibat dalam program SR. "Gubernur, bupati, wali kota, juga ada tugas khusus dari presiden," ujarnya. 

Sementara itu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, jajarannya siap membantu penyiapan SR di provinsinya. "Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," katanya saat mendampingi kunjungan kerja Gus Ipul ke Wonosobo. 

Sebelumnya Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono telah menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyeleksi guru-guru yang akan menjadi tenaga pengajar di SR. Dia mengatakan, salah satu syarat guru SR adalah harus memiliki empati terhadap para muridnya yang berasal dari keluarga miskin. 

"Saat ini kita sedang asesmen, jadi Kemensos bersama Dikdasmen, juga bekerja sama dengan pemda. Karena guru-guru nanti, di mana sekolah (rakyat) itu kita bangun, gurunya juga harus berasal dari tempat itu. Misalnya Sekolah Rakyat di Kota Semarang, murid dan gurunya harus dari Kota Semarang," ucap Agus seusai mengisi seminar bertema "Deep Learning, Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat" di Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/5/2025).

Wamensos menambahkan, pemerintah juga sedang menghitung berapa banyak kebutuhan guru SR untuk setiap kabupaten/kota. "Apakah (status gurunya) PPPK, apakah PPG, apakah ASN, itu sedang kita asesmen supaya nanti gurunya guru-guru yang terbaik," ujar Agus. 

"Karena ini sekolah untuk rakyat miskin, tentunya guru-gurunya harus punya empati terhadap murid-muridnya yang berasal dari keluarga miskin," tambah Agus. 

Dia berharap Universitas PGRI bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan guru-guru SR. "Karena di sini itu menghasilkan guru-guru, kita berharap nanti Universitas PGRI bisa memasok guru-guru yang hebat untuk mengajar di Sekolah Rakyat," ucapnya. 

Selain guru, saat ini Kemensos juga tengah melakukan seleksi kepala SR. "Untuk kepala sekolah sedang tes, tes wawancara, yang dilakukan Kemensos," kata Wamensos. 

Agus menjelaskan, pembentukan SR merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan. Dia mengatakan, SR menerapkan konsep asrama atau boarding dan dapat menampung 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Lahan yang dibutuhkan untuk satu unit Sekolah Rakyat adalah 8,5 hektare. "Jadi ada kelas, asrama, ada dapur, ada tempat makan, ada lab, ada tempat ibadah, ada lapangan," katanya. 

Agus menambahkan, SR juga bakal menyediakan fasilitas vokasi. "Peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Jadi anak-anak yang nanti kita hasilkan, yang lulus dari situ, itu memiliki tiga hal: keilmuan; karakter kebangsaan, karakter sosial, karakter keagamaan; dan punya keterampilan," ujarnya. 

"Jadi begitu mereka lulus SMA, tidak mau melanjutkan kuliah dulu, mereka sudah kita bekali keterampilan supaya mereka bisa bekerja, punya penghasilan, bisa membantu orang tuanya yang miskin. Karena Presiden perintahnya Sekolah Rakyat untuk memotong transmisi kemiskinan," sambung Agus. 

Dia mengatakan, pada Juli mendatang, sebanyak 65 SR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan sudah bisa beroperasi. "Presiden kan minta 100, tapi untuk tahap pertama yang buka bulan Juli mudah-mudahan kita bisa 65. Yang kurang 35 kita usahakan buka tahun ini juga," ujar Agus.