Kuota sebanyak 12 orang tersebut terbagi menjadi dua kategori. Yakni, dua orang di antaranya untuk tenaga pendidik atau guru. Sementara 10 orang kuota lainnya untuk ASN non-guru.

Bagi jatah guru, para calon bisa mengurus permohonan ke Dinas Pendidikan. Sementara untuk PNS non guru bisa mengurus ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun.

Maidi menambahkan Pemkot Madiun sangat fokus terhadap pengembangan sektor pendidikan warganya. Tak hanya beasiswa S3 untuk ASN, beasiswa S1 bagi masyarakat umum juga telah bergulir sejak tahun 2019 melalui program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) dengan kuota 1.000 anak. Sampai saat ini, sudah ada ratusan penerima BBM Kota Madiun yang telah diwisuda.

Sesuai data Dinas Pendidikan Kota Madiun, program BBM berlaku bagi mahasiswa dengan masa studi maksimal empat tahun (8 semester). Jika molor, bantuan secara otomatis dihentikan, selanjutnya mahasiswa membiayai studi secara mandiri.

Terkait nominal, mahasiswa yang sekolah di luar kota mendapat bantuan beasiswa Rp9 juta satu tahun atau dua semester. Sedangkan mahasiswa yang sekolah di Kota Madiun Rp6 juta per tahun, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Selain bertujuan memfasilitasi warga Kota Madiun kurang mampu yang ingin menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi, program beasiswa S1 itu juga untuk mencetak generasi emas di tahun 2045.