REJOGJA.CO.ID, DEMAK -- Dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Demak, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, memuji komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak dalam menurunkan angka stunting.
Di hadapan peserta rakor, Hasto menyampaikan Pemkab Demak mampu menurunkan stunting cukup signifikan di angka sembilan persen pada 2022. Hal ini menunjukkan program pemerintah dalam rangka menurunkan angka gagal tumbuh kembang pada anak ini terkawal dengan baik di Demak.
Ia menyebut Pemkab Demak juga mampu menangani berbagai faktor sensitif yang selama ini banyak berkontribusi terhadap pertambahan angka stunting. Seperti kemiskinan, BAB sembarangan (ODF) dengan program jambanisasi, peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, program rumah layak huni (RLH).
“Termasuk menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan dan memastikan seluruh ibu hamil (bumil) terlayani kesehatannya dengan baik,” jelas Hasto, usai memberikan arahan dalam Rakor TPPS Kabupaten Demak di Gedung Gradhika Binapraja, kompleks Kantor Bupati Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (8/3).
Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Demak ini menurutnya kian menumbuhkan optimisme target percepatan penurunan angka stunting akan dapat tercapai di daerah ini, bahkan juga secara nasional.
Hasto menjelaskan, perpres untuk percepatan penurunan stunting baru diterbitkan di 2021 dan dilaksanakan pada 2022. Penurunan angka stunting di 2022 bisa dicapai 2,8 persen atau dari 24,4 turun menjadi 21,6 persen.
Sebelum ada perpres, penurunan stunting paling tinggi 1,65 persen per tahun dan saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Jika pada 2022 bisa turun mencapai 2,8 persen, maka di 2023 ini ia optimistis penurunan stunting bisa dicapai lebih tiga persen.
Artinya, kalau 2023 ini bisa turun di atas tiga persen, maka di akhir 2023 nanti angka stunting diharapkan sudah berada di angka 18 persen. "Dan di akhir 2024 nanti insya Allah sudah di angka 14 persen lebih sedikit. Sehingga target Bapak Presiden 14 persen di 2024 itu tidak ngoyoworo (mengada-ada),” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Demak, dr Hj Eisti’anah menyampaikan, meski angka stunting di daerahnya dapat diturunkan signifikan, pemkab tidak akan berpuas sampai pada capaian ini. “Apa yang telah dicapai di tahun 2022 kemarin, tetap akan kita dorong di 2023,” jelasnya.
Upaya ini juga akan diperkuat dengan sistem validasi data, guna memudahkan pelaksanaan di lapangan maupun dalam mencapai target. Termasuk menyiapkan data per lokus desa dan jumlah kasus stuntingnya.
Ia menjelaskan dari 14 kecamatan yang ada di Demak, saat ini ada 22 desa yang tersebar di enam kecamatan yang masih menjadi perhatian dan harus terus diintervensi penurunan angka stuntingnya.
Antara lain di Kecamatan Sayung, Wedung, dan Bonang. Rata-rata memang di desa yang wilayahnya selama ini menghadapi problem banjir rob dan itu dapat dilihat dari kondisi sanitasinya juga kondisi permukimannya.
“Bahkan tidak hanya penurunan angka stuntingnya yang akan kita kejar, namun juga dengan faktor faktor risiko lainnya seperti kemiskinan, hunian yang layak, dan permasalahan lainnya,” ujarnya.
