REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menargetkan prevalensi stunting pada angka 14 persen pada akhir 2024 ini sesuai target nasional. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, upaya untuk mencapai target tersebut merupakan tantangan besar yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Untuk itu, ia menekankan agar seluruh pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan target itu. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, katanya, Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS) DIY juga telah menyusun berbagai strategi, dan melakukan langkah kolaboratif lintas sektor dalam upaya mencapai target penurunan stunting di DIY.
“Tugas pencegahan stunting menjadi pemikiran kita bersama. Generasi kita harus lebih baik dari kita dan tentu, Pemda DIY tidak bisa sendirian. Dengan adanya penguatan kolaborasi pentahelix untuk percepatan penurunan stunting, mari berkolaborasi demi tujuan bersama," kata Wagub dalam pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY di Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (30/10/2024).
Wagub menuturkan, ada langkah strategis dalam menangani stunting ini di DIY. Prioritas utamanya yakni penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, yang menurutnya sangat penting dilakukan selain pemanfaatan data dan teknologi informasi.
Langkah lainnya menurut Wagub yaitu dengan perubahan perilaku, dan pendampingan keluarga. "Jangan membiasakan anak-anak makan sesuatu yang mereka mau, tetapi merugikan tubuh kecilnya. Tinggalkan prinsip yang penting tidak rewel, tidak nangis, padahal secara hitung-hitungan mungkin protein dan lain sebagainya di bawah standar,” jelas Wagub.
“Perubahan perilaku sekaligus pendampingan keluarga juga menjadi hal yang penting dilakukan. Tidak perlu strategi yang muluk-muluk, yang penting dimengerti dan dipahami masyarakat sehingga tumbuh kesadarannya,” lanjutnya.
Kepala BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah mengatakan, Penguatan Kolaborasi Pentahelix untuk Percepatan Penurunan Stunting merupakan tema yang diangkat pada pertemuan TPPS DIY tersebut. Tujuan dari kegiatan itu mewujudkan kehadiran pemerintah untuk peningkatan kualitas keluarga yang ada di DIY.
Iqbal berharap dapat muncul upaya kolaborasi yang melibatkan seluruh lintas sektor pentahelix dalam upaya percepatan penanganan stunting. Hal ini, katanya, perlu dilakukan secara terintegrasi, kolaboratif, dan komprehensif.
“Seluruh kabupaten dan kota di DIY sudah melakukan audit kasus stunting, baik itu siklus satu maupun siklus kedua. Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo sudah selesai untuk siklus 1, sampai dengan tahap evaluasi,” kata Iqbal.
Langkah selanjutnya, katanya, pemanfaatan aplikasi pendampingan melalui aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan ibu yang memiliki bayi dua tahun. Kemudian, juga ada mini lokakarya kecamatan melalui forum pertemuan di tingkat kabupaten.
DIY melaksanakan nilai lokakarya untuk memantau kondisi di wilayahnya masing-masing. “Kita juga ada program yang oleh DIY digalakkan yaitu bapak asuh dan bunda asuh anak stunting. Di DIY sudah ada 21 mitra pemberi manfaat kepada sasaran penerima sejumlah 1.433 keluarga berisiko stunting,” ungkap Iqbal.
