REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Upaya optimalisasi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini tercermin dalam gelaran High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (31/7/2025), yang melibatkan lintas sektor, termasuk perbankan untuk memperkuat sinergi dan percepatan digitalisasi tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat langkah percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). 

Dalam paparannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyampaikan bahwa dalam perubahan RKPD DIY tahun 2025, ditargetkan penerimaan PKB dan BBNKB di wilayah Kota Yogyakarta masing-masing sebesar Rp 119,12 miliar dan Rp 38,67 miliar.

Estimasi Opsen yang akan diterima Pemkot dari penerimaan tersebut adalah Rp 69,94 miliar (PKB) dan Rp 25,52 miliar (BBNKB). Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga berkomitmen memanfaatkan minimal 1,2 persen dari Opsen PKB dan 1,1 persen dari Opsen BBNKB untuk mendukung penguatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan mobil operasional Samsat Kota Yogyakarta.

Untuk mencapai target tersebut, ia menilai forum ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menunjukkan langkah nyata dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui pemungutan Opsen PKB dan BBNKB.

"Kami menyadari bahwa sinergi lintas instansi, melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepolisian, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target tersebut," kata Kadri, saat membuka acara High Level Meeting TP2DD Kota Yogyakarta Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (31/7/2025).

"Melalui forum ini, kami berharap dapat menghasilkan kesepakatan strategis yang akan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menyusun kebijakan yang mendukung, serta memastikan implementasi Opsen PKB dan BBNKB berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucapnya.

Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto dalam kesempatan ini, tak hanya menyoroti bagaimana langkah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan. 

Ia menekankan pentingnya roadmap dan transparansi dalam pelaksanaan Opsen sebagai bentuk stimulus fiskal baru. 

"Ada beberapa arahan yang kami dapatkan dari bapak Menko Perekonomian untuk kita tingkatkan di tahun 2025 ini antara lain memperkuat landasan pelaksanaan dan koordinasi implementasi terhadap Opsen PKB dan BBNKB. Ini menjadi suatu poin penting dan tambahan bagi pemerintah yang bisa menjadi tambahan stimulus fiskal. Tentunya ini menuntut kita semua untuk ada transparansi dalam tata kelola dan pelayanan tadi," ucap Hermanto.

Menurutnya peningkatan potensi penerimaan PKB dan BBNKB menjadi tantangan yang harus dijawab melalui sinergi lebih luas dan digitalisasi yang konsisten. 

"Meningkatkan opsen potensi PKB dan BPNKB ini menjadi tantangan bagaimana menjadi lebih optimal. Kami berharap sinergi antara kita yang sudah baik selama ini bisa meningkat dan diperluas," ungkapnya.

Sementara dari sektor perbankan, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung digitalisasi dan penyediaan layanan inovatif. Bank BPD DIY tengah menyiapkan peluncuran sejumlah inovasi bersama pemda, terutama untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

"Salah satu bentuk pelayanan yang akan kita luncurkan dengan pak Wiyos tidak hanya bagaimana membayar kewajiban pajak, ini diberikan layanan terbaik, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Akses digitalisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu ini menjadi layanan terobosan untuk pajak kendaraan maupun pajak-pajak yang lainnya." kata dia.

Inovasi layanan angsuran juga direncanakan mengingat kondisi ekonomi saat ini yang belum sepenuhnya pulih.

"Kita akan membuat program ini bersama BPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk memberikan alternatif pembayaran yang tidak sekaligus tetapi bisa diangsur. Ini mudah-mudahan bisa segera direalisasikan termasuk pembayaran di Samsat dan sebagainya," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, dalam arahannya, menyampaikan bahwa sinergi lintas lembaga dalam TP2DD sudah berjalan cukup baik. Menurutnya, digitalisasi dan penguatan SDM menjadi kunci keberhasilan layanan pajak kendaraan. 

"Sinergi lintas lembaga disini sudah cukup bagus. Dengan digitalisasi dan juga mempersiapkan SDM yang lebih bagus, kami yakin pengadaan dari pelayanan untuk PKB dan juga BBNKB bisa lebih cepat sehingga bisa membantu PAD kita juga," katanya.

Ia juga menyambut baik inisiatif bank untuk menghadirkan sistem pembayaran pajak secara mengangsur, sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi ekonomi masyarakat.

"Sebetulnya masyarakat sudah cukup tertib membayar pajak, tetapi dengan kondisi ekonomi yang tidak baik seperti saat ini, kita menyambut baik kemudahan yang disampaikan oleh Bank BPD DIY tadi, dimana dengan sistem mengangsur, sehingga masyarakat bisa membayar pajak tepat waktu," ungkapnya.