REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kota Yogyakarta menjadi sorotan pascakebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak bermasalah ke markas TNI untuk dididik secara militer. Tujuan ide kontroversial Dedi itu mengirim anak-anak ke barak dalam rangka menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya.

Tak hanya tawuran, banyak kenakalan remaja terutama lewat aksi kejahatan jalanan atau klitih yang terjadi di Yogyakarta dan membuat resah masyarakat mengingat sasaran korban klitih selama ini tidak pandang bulu. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo pun menegaskan tidak akan mengikuti langkah Kang Dedi Mulyadi. 

Menurut Hasto, meskipun kenakalan pelajar masih kerap terjadi di Kota Pelajar, kebijakan tersebut tidak akan dilakukan di Kota Yogyakarta selama tidak ada regulasi yang mengaturnya sebagai payung hukum. Ide tersebut, kata dia, akan dikaji apabila memang didukung penuh oleh pemerintah dengan didahului adanya regulasi. 

Hasto mengaku lebih mengutamakan adanya kepastian regulasi terlebih dahulu terkait sumber anggaran yang digunakan, serta kurikulum yang diterapkan selama anak bermasalah itu berada di barak militer. "Karena kalau dengan aksi dahulu diikuti dengan regulasi, sistembility nya belum tentu (bagus) dan suatu saat bisa jadi ada temuan yang kadang-kadang merepotkan kita. Jadi saya kira ide-ide bagus perlu diimplementasikan dengan cara yang baik. Eksekusi itu selalu mengacu pada regulasi apalagi ada konsekuensi dari sisi pendanaan," kata Hasto Wardoyo, Senin (5/5/2025).

Hasto menegaskan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengacu pada regulasi yang ada dalam menangani anak-anak bermasalah. Menurutnya, ada konsekuensi yang akan hadir dalam setiap kebijakan, termasuk anggarannya dari mana hingga keberlanjutan dari kegiatan tersebut. 

Selain itu, jika tidak ada regulasi yang jelas, Hasto tidak ingin ada masalah di kemudian hari atas kebijakan yang diambil. "Kalau mengelola pendidikan dan kebijakan itu kan ada satu regulasi. Ingat pemerintah itu sangat tunduk dengan regulasi, jadi kalau seadainya kita ingin menyekolahkan anak-anak, kemana dititipkan, anggarannya darimana kemudian kedepannya seperti apa, kemudian kalau dia ketinggalan kurikulum, afirmasinya seperti apa, itu kan mesti ada regulasinya," ucap dia.

Sebelumnya, kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak militer memang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat dan beberapa pejabat. Banyak yang menilai langkah kebijakan itu berkaitan dengan psikis anak, pendanaan program, hingga regulasi.

Sementara terkait gagasannya, dari kaca mata Kementerian Sosial yang selama ini fokus menangani kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang, dan mereka yang mengalami masalah psikologis, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan perlu ada pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam menangani permasalahan anak dan remaja itu.

Meski program itu sudah berjalan, tetap harus dikaji bagaimana cara mendidiknya, apalagi program ini melibatkan TNI dan Polri dalam kegiatan di barak militer. Jika tujuannya memang untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik harus didukung dengan cara yang tepat.

"Saya belum paham benar gagasan dasarnya dan solusi apa yang ditawarkan. Tapi setiap upaya untuk anak-anak kita menjadi lebih baik itu baik, meski caranya tentu perlu dikaji,” ungkap Mensos.