REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dinilai telah melakukan depolitisasi yang membuat masyarakat tidak peduli dengan politik. Depolitisasi menjadikan adanya kepenguasaan terpusat pada presiden di mana yang bersangkutan berkuasa sepenuhnya dan masyarakat tidak memiliki hak untuk peduli.
Menurut akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Masduki, pemerintahan Jokowi juga memperlihatkan dinasti politik yang berarti kekuasaan dibagi-bagi dengan keluarga yang menjadikan pemerintahan di Indonesia seperti menganut sistem kerajaan.
“Kita sudah sepakat demokrasi dan kebebasan berekspresi. Hal itu harus didukung oleh isu-isu politik yang memang berjalan dengan semestinya," kata Masduki dalam Forum Cik Ditiro di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).
Menurut Masduki, seorang warga negara harus punya literasi politik yang baik. Sehingga mereka bisa memilih pemimpin yang baik. Ia menambahkan bahwa selama 10 tahun pemerintahan yang lalu demokrasi dikebiri dan dieksploitasi. Rakyat dan jurnalis dibungkam, sementara akademisi diberikan kesibukan yang sangat birokratis administratif. Sedangkan mahasiswa diharuskan lulus cepat tanpa mengikuti organisasi.
Masduki mengungkapkan, bentuk ketidakadilan yang terjadi selama pemerintahan Jokowi bisa dipilah menjadi tiga, yakni ketidakadilan sosial, ketidakadilan dalam lingkungan, dan ketidakadilan bagi generasi masa depan.
Menurut guru besar Ilmu Komunikasi tersebut, negara tidak hadir untuk rakyat. Terjadi eksploitasi sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke. Terdapat begitu banyak sumber daya kekayaan negeri ini yang dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan elite.
Sementara itu, peneliti dari PSPK UGM, A.B. Widyanta mengatakan eksploitasi sumber daya alam dijadikan komoditas dan dieksploitasi oleh segelentir elite. Sedangkan peran kaum perempuan, nelayan, petani, dan buruh dihilangkan.
Dia melanjutkan, harapan untuk menghentikan depolitisasi tersebut tidak mudah karena Presiden Prabowo akan meneruskan yang menjadi pola pikir dan gaya politik dari Jokowi.
"Dengan begitu, harapan yang bisa mendukung berhentinya depolitisasi saat ini ada pada masyarakat sipil. Hal itu bisa diupayakan lewat pendidikan politik agar warga negara menyadari bahwa mereka berdaulat dan memiliki hak," katanya.
