REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyampaikan lima persoalan dan agenda nasional sebagai refleksi akhir tahun 2024. Ia mengapresiasi kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang baik secara fisik dan aspek sumber daya manusia.
Persoalan pertama yang menjadi masalah dan agenda nasional yaitu agama sebagai nilai dasar dari kesadaran hidup dalam berbangsa. Haedar menyebut pemerintah dapat menjadikan agama sebagai landasan penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Tak hanya itu, moderasi beragama perlu ditekankan untuk meningkatkan harmoni sosial dan budaya.
"Ada problem yang kita hadapi sekarang yaitu peluruhan mental, moral, dan etika hidup serta problem rohani yang bangsa ini masih ringkih. Agama harus hadir untuk menjadi kanopi atau tempat terdepan yang melindungi dari segala hal. Kita sudah punya modal bahwa agama hidup di tubuh bangsa bahkan menjadi inspirasi Pancasila," kata Prof Haedar pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (30/12/2024).
Ia menjelaskan agama semakin menumpul karena fungsi agama yang tidak diterapkan dengan baik. Salah satunya karena ekosistem kehidupan yang sekuler dan pengajaran agama yang hanya kulitnya saja. Selain itu agama dijadikan sebagai hiburan dan menyebabkan peluruhan keteladanan substansi beragama.
"Sehari-hari kita disibukkan isu radikalisme padhal masih banyak fungsi agama yang sublim. Maka kita berharap kekuatan agama dihadirkan pada hal yang isi dan pemerintah perlu menjadi pengayom untuk agama tetap hidup dalam kehidupan masyarakat bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Persoalan lainnya yang menjadi refleksi yaitu mengenai korupsi dan penegakan hukum di mana Muhammadiyah mendukung langkah Presiden RI untuk memberantas korupsi secara tuntas dan berani. Demikian juga KPK sebagai lembaga independen agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberantas korupsi secara adil dan tanpa terpengaruh pihak manapun.
"KPK menjadi political will dalam seluruh jajaran pemerintahan. Mestinya KPK punya posisi tinggi dan moralitas tinggi untuk memberantas adil, objektif dan tidak terpengaruh pihak manapun. Kalau integritas ini dijadikan political will diawal tahun ini kedepan akan lebih bagus,"katanya.
Selain itu, Prof Haedar juga menyebut Muhammadiyah mendukung usaha konsolidasi demokrasi dengan memperkuat kualitas demokrasi yang sehat yang semestinya didukung oleh seluruh institusi pemerintahan negara. Wujud demokrasi sehat ketika pemerintah dapat menghilangkan pengekangan kebebasan berbicara dan berserikat dan berbasis pada sila keempat Pancasila.
Ia juga menegaskan persoalan komitmen pemimpin daerah yang terpilih pada kontestasi Pilkada 2024 untuk memimpin daerahnya dengan moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berniat korupsi dan gratifikasi, tidak adanya politik balas jasa, dan tidak mempertukarkan dan memberi konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapa pun.
Harapannya, pemerintahan baru dapat memutuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menghindari kebijakan yang menimbulkan reaksi penolakan. "Jadi kalau sudah pro kontra banyak masalah dan penolakan cukup elegan jika memperbaiki kebijakannya, ini langkah baru yang disebut reformasi kebijakan negara," ujarnya.
