REJOGJA.CO.ID, BANTUL -- Pemkab Bantul mengalokasikan Rp 104 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pengentasan kemiskinan. Ditargetkan angka kemiskinan turun di bawah 10 persen pada 2025, dengan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul menyebutkan, total warga miskin pada 2023 mencapai sebanyak 130.130 jiwa, dengan 24.296 jiwa masuk kategori miskin ekstrem.

"Kami menganggarkan sebesar Rp 104 miliar untuk melaksanakan 25 program pengentasan kemiskinan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yusdawati kepada Republika, Jumat (21/7/23).

Anggaran itu tersebar di berbagai instansi terkait yang memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pelayanan kesehatan gratis, boga sehat, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan sebagainya.

Berbagai program tersebut, kata Fenty, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Bantul dari 14,04 persen di 2021 menjadi 12,27 persen pada 2022 lalu. Hal itu sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah (RPJMD) di mana 2022 angka kemsikinan turun menjadi 13,37 persen.

Untuk tahun ini, target penurunan kemiskinan di angka 12,29 persen yang telah terpenuhi pada tahun lalu. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan penurunan 1,0 persen pada 2023, dan diharapkan dapat menyentuh di bawah 10 persen pada 2025.

"Untuk 2025 kami targetkan turun jadi di bawah 10 persen, dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun depan (2024)," katanya.

Adapun kriteria miskin ekstrem yakni merupakan penduduk yang tidak bisa makan tiga kali sehari, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak memiliki mata pencaharian atau berpenghasilan di bawah Rp 440 ribu per bulan, tidak mampu menyekolahkan anak, dan termasuk kelompok difabel.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih optimistis kemiskinan ekstrem dapat teratasi hingga 0 persen pada 2024, dengan angka kemiskinan secara keseluruhan menjadi di bawah 10 persen pada 2025. Apalagi sebelum pandemi Covid-19 kemiskinan berada di angka 14 persen, namun pada 2023 angkanya berhasil turun ke sekitar 12 persen.

"Ke depan kemiskinan yang sudah turun signifikan ini akan terus kita turunkan. Hingga 2025, mudah-mudahan angka kemiskinan sudah harus di bawah dua digit, atau di bawah 10 persen," kata bupati.

Menurut dia, penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai instansi terkait, karena kemiskinan berada di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor industri hingga pariwisata.

"Artinya orang yang bekerja di sektor ini ada yang miskin, maka dinas-dinas yang mengampu sektor sektor ekonomi ini harus memiliki program yang kuat, dan sasaran tepat," ujarnya.

Selain itu, ia menilai pelatihan-pelatihan yang tidak bisa secara signifikan mampu menekan kemiskinan harus dievaluasi. Demikian juga berbagai macam bantuan yang tidak secara signifikan dapat memberdayakan masyarakat harus dilakukan peninjauan ulang.

Ini berlaku bagi seluruh bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Bantul, Pemprov DIY, serta pemerintahan kalurahan. Diharapkan dengan peninjauan ulang itu, program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Pemkab Bantul dapat berjalan dengan lebih efektif.

"Yang paling penting lagi partisipasi masyarakat Bantul itu sungguh luar biasa besar. Program pemerintah saja itu tidak cukup tanpa partisipasi warga,” tegasnya.