REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyebut bahwa Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang diterapkan di DIY tidak bertentangan dengan Kurikulum Merdeka. Hal ini disampaikan Huda mengingat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang menilai ASPD tidak sinkron dengan Kurikulum Merdeka.
Bahkan, Nadiem meminta agar ASPD ini dihapus karena dinilai membebani siswa. Huda menuturkan, ASPD merupakan kebijakan daerah yang masih diperlukan dalam rangka menjaga standar DIY sebagai provinsi yang konsen dengan pendidikan.
"Iya (tidak bertentangan antara ASPD dengan Kurikulum Merdeka). (ASPD) Merdeka belajar tingkat DIY, anggap saja begitu," kata Huda kepada Republika.co.id, Jumat (2/6/2023).
Huda menilai bahwa standar semua daerah di Indonesia terkait pendidikan tidak bisa sama. Sedangkan, DIY sendiri juga memiliki karakternya sendiri dalam bidang pendidikan.
"ASPD kebijakan lokal yang masih diperlukan untuk menjaga standar DIY sebagai daerah yang konsen pada pendidikan. DIY wilayahnya sempit, sehingga disparitas dan gap pendidikan mestinya tidak besar," kata Huda.
Terkait dengan Kurikulum Merdeka di DIY, Huda meyakini bahwa penerapannya jauh lebih baik dari provinsi lain di Indonesia. Hal ini karena sumber daya manusia (SDM), dana, termasuk budaya pendidikan di DIY yang lebih mengakar. "Wajar saja DIY menerapkan standar lokal," katanya.
Meski begitu, Huda menyebut pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi. Baik terhadap penerapan ASPD, maupun penerapan Kurikulum Merdeka di DIY.
"Ini semua masih kita evaluasi. Saya khawatir kalau tidak disiapkan dan dievaluasi baik-baik, (Kurikulum) Merdeka Belajar hanya sekadar bagus di konsep, tapi jauh di implementasi," ujarnya.
