REJOGJA.CO.ID, SLEMAN -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY. Termasuk dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta reformasi kelembagaan kelurahan.
Sebanyak 81.140 koperasi dibentuk secara nasional, dengan 80.081 unit telah berbadan hukum. Sultan mengikuti secara daring peluncuran nasional Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Acara peluncuran ini berlangsung serentak dan terpusat di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
"Kami berterima kasih atas kehadiran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan ini, karena kebijakan Bapak Presiden tersebut sangat menopang rencana pembangunan DIY periode 2023-2027, terutama dalam reformasi kelurahan dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal," kata Sultan HB X saat dijumpai wartawan seusai acara, Senin (21/7/2025).
Sultan HB X menyampaikan saat ini Pemda DIY telah mengembangkan 16 koperasi yang dibangun berdasarkan potensi wilayah dan telah berjalan selama 2,5 tahun. Koperasi-koperasi ini bergerak di berbagai sektor seperti jasa, pertanian, hingga pariwisata.
Ke depan, koperasi itu akan dilabeli sebagai bagian dari Koperasi Merah Putih. Untuk mendukung pengembangan koperasi desa lebih lanjut, Sultan HB X menyebut Pemda DIY sedang merancang pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY. BLU ini akan terlibat dalam memperkuat produksi dan distribusi pangan melalui skema Lumbung Mataram.
"Kami sudah siapkan desain koperasi desa untuk melayani jasa, pertanian, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Teknis pelaksanaan akan dimulai tahun depan, dan saat ini saya telah menerbitkan Keputusan Gubernur untuk validasi serta perbaikan sistem manajemen kelurahan," ujarnya.
