REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian persoalan lingkungan yang telah lama menjadi sorotan publik. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025, sebanyak 50 persen anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk mendanai program penanganan sampah, termasuk pengadaan ratusan gerobak sampah untuk seluruh Rukun Warga (RW).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan kondisi darurat yang berkaitan dengan sampah harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang berani dan prioritas anggaran yang tepat sasaran. "Anggaran perjalanan dinas, itu 50 persen digeser (untuk penanganan isu-isu prioritas di Kota Yogyakarta). Jadi, ini kumpulan perjalanan dinas, dikumpulkan di (APBD) perubahan," katanya, Selasa (24/6/2025).
Menurut Hasto, prioritas saat ini bukan lagi pada aktivitas birokratik, melainkan pada penanganan langsung atas isu-isu struktural seperti pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Penanganan ini tidak boleh mengalami hambatan pembiayaan, untuk itu, seluruh belanja pemerintah daerah harus diarahkan guna mendukung langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Salah satu bentuk konkret dari realokasi tersebut adalah pengalihan dana pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 3 miliar, yang semula direncanakan untuk kepala daerah dan wakilnya.
Hasto memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas untuk dirinya dan wakil wali kota ditiadakan.
"Mobil senilai Rp3 miliar, mobil untuk saya dan Pak Wakil, itu akan diresmikan di perubahan supaya untuk membeli gerobag sampah. Ini salah satu yang bergeser juga," ucapnya.
Nantinya, gerobak-gerobak sampah itu akan didistribusikan ke seluruh RW di Kota Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan manajemen sampah berbasis komunitas sekaligus menuju penyediaan sarana layanan publik yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
Tidak berhenti di situ, anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) juga terkena rasionalisasi. Mengingat program ini kini telah diakomodasi oleh pemerintah pusat, maka dana APBD-P yang semula dialokasikan untuk MBG kini difokuskan pada program-program lain.
"(Termasuk) anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang kemarin sempat kita sediakan digeser lagi, dipakai untuk kepentingan lain, karena MBG sudah di-cover dari pusat,” ungkap Hasto.
Hasto mengatakan Pemkot Yogyakarta juga mengarahkan sebagian dana hasil realokasi untuk program padat karya. Sasaran utamanya adalah pengondisian lingkungan dengan melibatkan warga secara langsung. Proyek seperti pembersihan sungai, pembangunan taman lingkungan, dan revitalisasi ruang terbuka akan digarap dengan pendekatan gotong royong.
"Bisa kerja sama dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, lewat Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bersama-sama warga masyarakat," kata dia.
Langkah strategis lainnya yakni menyasar percepatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkot akan memprioritaskan unit RTLH yang sudah memiliki Detail Engineering Design (DED) dan siap dibangun dalam tahun anggaran berjalan. Melalui berbagai penyesuaian anggaran ini, Pemkot Yogyakarta memperlihatkan arah baru pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan mendesak warga.
"Karena uangnya tidak banyak, maka fokus-fokus seperti ini penting," ujarnya.
