REJOGJA.CO.ID, Oleh: Andi Ismoro (Statisisi Ahli BPS DIY)
Langkah strategis pemerintah untuk melindungi kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga beras nasional menuju swasembada pangan khususnya beras sudah terlihat nyata melalui panetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500. Pemerintah juga meyakinkan petani bahwa Perum Bulog akan menerima seluruh hasil panen mereka sepenuhnya.
HPP dimaksud adalah GKP di tingkat petani dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Selebihnya, jika terdapat gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan tersebut, maka dapat diberikan kebijakan rafaksi harga agar Bulog masih dapat menyerapnya.
Dengan demikian bisa diyakini pada tahun 2025 ini Perum Bulog akan melakukan pembelian gabah produksi petani sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang telah berlaku sejak 15 Januari lalu.
Jelang Panen Raya
Target pemerintah melalui Perum Bulog hingga april 2025 adalah melakukan penyerapan sebesar 3 juta ton gabah setara beras. Tantangan ini tentu memberikan bayang-bayang akankah tercukupi dari produksi domestik.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Perkembangan Produksi Padi di Indonesia pada awal tahun 2025, potensi produksi padi pada bulan Januari hingga Maret 2025 diperkirakan mencapai 15,06 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Kondisi ini mengalami kenaikan sekitar 5,18 juta ton GKG (52,40 persen) dibandingkan Januari−Maret 2024 yang sebanyak 9,88 juta ton GKG. Sedangkan potensi luas panen padi Januari−Maret 2025 diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare (52,08 persen) dibandingkan luas panen padi pada Januari−Maret 2024 yang sebesar 1,86 juta hektare.
Yang menjadi pertimbangan selain perkiraan produksi gabah tersebut adalah harga komoditas. Menurut BPS, rata-rata harga GKP bulanan di tingkat petani sepanjang tahun 2024 berada pada kisaran harga 6.424 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan HPP yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan fenomena di lapangan, sehingga tidak ada alasan untuk petani enggan menjual gabah melalui Bulog.
Indikator Harga
Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani yang hal ini disampaikan BPS, bahwa pada bulan Januari 2025, secara nasional It naik sebesar 0,82 persen menjadi 150,72 dibanding It Desember 2024 sebesar 149,50. Hal disebabkan oleh naiknya It di tiga subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,30 persen; subsektor tanaman hortikultura sebesar 9,37 persen; dan subsektor perikanan sebesar 0,43 persen. Angka 150,72 ini menunjukkan bahwa petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan biaya produksi.
Tantangan Bulog
Disampaikan pula melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 tersebut bahwa ketentuan HPP beras Bulog adalah sebesar 12.000 rupiah, dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen. Dengan demikian, tidak ada alasan pula bagi petani Indonesia untuk meningkatkan produktifitas pertanian mereka serta menjaga kualitas bulir padi yang dihasilkan agar akselerasi penyerapan dapat tercukupi sehingga stok beras aman dan terkendali.
Di samping hal tersebut, Bulog juga harus mampu menjadi lembaga pelindung bagi petani. Artinya harapan bagi petani Bulog akan membeli hasil panen mereka dengan harga yang sesuai, sehingga petani memperoleh pendapatan yang optimal. Serta Bulog harus mampu berperan dalam mengatur harga pangan, sehingga petani dapat memperoleh harga yang wajar untuk hasil panen mereka, demikian juga masyarakat lainnya.
Selain itu tentu Bulog harus mampu menyediakan fasilitas penyimpanan hasil pertanian dengan aman. Bulog perlu juga mengambil langkah untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen. Selanjutnya petani akan terlindung dari pelaku usaha nakal yang dapat memanipulasi harga beras dan merugikan petani. Terakhir, Bulog agar lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan program-program yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani.
