REJOGJA.CO.ID, JAKARTA – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal Danantara, yang direncanakan pada 7 November 2024 lalu ditunda setelah peraturan pemerintah dan peraturan presiden (perpres) yang menjadi dasar hukum untuk pembentukan badan tersebut belum rampung.
Pada tahap awal, Danantara akan menaungi 7 BUMN dengan mengelola aset 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800). Danantara juga disebut akan menjadi wadah bagi Indonesia Investment Authority (INA). Artinya Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) keempat terbesar di dunia.
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahwa Danantara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Harapannya, Danantara dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak bisa mengandalkan konsumsi rumah tangga. Kita perlu sumber baru, salah satunya investasi. Dengan investasi yang dikelola secara efektif, kita bisa melihat peningkatan ekonomi yang signifikan,” kata Nailul Huda dalam siaran pers, Senin (13/1/2024).
Dia menyebutkan, Danantara dirancang untuk mengelola investasi besar yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, tanpa adanya kejelasan payung hukum, proses peluncuran dan operasional badan ini tidak dapat berjalan.
Keterlambatan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta manfaat yang diharapkan dari badan tersebut. Salah satunya untuk menangani investasi pemerintah di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, serta menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien.
Ia mengamini bahwa saat ini aset investasi BUMN tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.
“Jika dikelola oleh Danantara, diharapkan akan ada pengelolaan yang lebih profesional dan terarah, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dari segi kepemimpinan, Danantara memiliki pemimpin yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan investasi. Hal ini tentu akan membantu memastikan bahwa Danantara dapat beroperasi secara efektif dan efisien, sekaligus menghindari intervensi politik.
"Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi," katanya.
Ia juga menjelaskan terkait alasan mengapa BUMN sehat saja yang dikelola oleh Danantara. Menurutnya, Danantara bukanlah lembaga dengan fokus pada penyelamatan perusahaan yang kurang performa, tetapi lebih pada pengelolaan aset untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Makanya kalo kita lihat, Danantara ini bukan recapital yang ngurus perusahaan sakit," ujarnya.
Dengan semua potensi dan dukungan yang ada, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga yang efektif dalam pengelolaan aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menciptakan dampak sosial yang positif.
