REJOGJA.CO.ID, Oleh: Prof. Ir. Sarjito, Ph.D. (Dosen Bidang Konversi Energi Program Doktor Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Menjelang berakhirnya 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai capaian dan tantangan telah muncul. Di antaranya adalah beberapa catatan mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan dan isu yang masih menjadi perhatian.
Pertama, kunjungan diplomatik ke Cina. Pada 9 November 2024, Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri dengan mengunjungi Cina. Kunjungan ini menandai upaya pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi dengan Cina (Wikipedia Januari, 2025).
Kedua, fokus pada reformasi birokrasi. Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Langkah-langkah awal telah diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas aparatur negara (Ermaya Suradinata, 2024).
Ketiga, peningkatan infrastruktur. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah mengadakan rapat koordinasi dengan para menteri teknis untuk membahas prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional (Tempo 18 Januari 2025).
Meskipun demikian, beberapa kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama menuai kritik dari berbagai kalangan. Meskipun belum dirinci secara spesifik, hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat atau kelompok tertentu terkait arah kebijakan yang diambil (CNN 29 Des 2024).
Pengamat politik menyarankan bahwa penilaian kinerja Kabinet Merah Putih sebaiknya dilakukan setelah 100 hari kerja untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemerintahan dalam mencapai target-targetnya (Kompas, 29 Oktober 2024).
Masyarakat pun menantikan evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Prabowo untuk melihat sejauh mana janji-janji kampanye direalisasikan dan bagaimana pemerintah menangani isu-isu krusial seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Metro TV, 29 Desember 2024).
Secara keseluruhan, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan adanya upaya untuk merealisasikan program-program prioritas, meskipun masih terdapat tantangan dan kritik yang perlu ditangani. Evaluasi menyeluruh setelah periode ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah dan efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuannya.
Lantas bagaimana dalam 100 hari pertama pemerintahan? Presiden Prabowo fokus pada ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang menjadi prioritas utama pun tidak terlepas dari sorotan.
Beberapa langkah strategis yang telah diambil serta memperoleh respons dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meliputi transisi ke energi terbarukan.
Komitmen Prabowo yang cukup menantang adalah untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dalam 15 tahun mendatang dan menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 75 GW hingga tahun 2040 (Antara, 20 Des 2025).
Pemerintah pun mendorong reformasi regulasi di sektor energi dengan menyederhanakan perizinan, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas bumi, guna mempercepat investasi dan meningkatkan produksi energi domestik. (https://www.esdm.go.id/ 25 Oktober 2024).
Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk merumuskan skema subsidi energi yang lebih tepat sasaran, dengan tujuan mengurangi pemborosan dan memastikan subsidi dinikmati oleh kelompok yang berhak.
Bagaimanakah respons kementerian ESDM? Menteri ESDM telah embentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi, dengan fokus pada percepatan pengembangan gas, khususnya di sektor hulu. (https://www.esdm.go.id/, 10 Desember 2024).
Dalam upaya memperkuat kedaulatan energi, Menteri ESDM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Uni Emirat Arab (UEA) di hadapan Presiden Prabowo, yang mencakup kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral (Antara, 24 November 2024).
Menanggapi arahan Presiden untuk mewujudkan bahan bakar B100, Menteri ESDM menyatakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memastikan kesiapan teknologi dan infrastruktur pendukung, sebab dalam energy terbarukan ini masih berbenturan dengan issue stok pangan dan lainya (Kompas, 16 Mei 2024).
Respons masyarakat sipil datang dalam berbagai forum dialog mengkristal seputar
transisi energi berkeadilan. Koalisi masyarakat sipil merekomendasikan agar pemerintah memastikan transisi energi dilakukan secara inklusif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.
Beberapa pihak mendorong agar pemerintah memasukkan pengembangan PLTN dalam program 100 hari, mengingat potensi nuklir sebagai sumber energi bersih dan andal (OG Indonesia.com).
Secara keseluruhan, pemerintahan Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM telah mengambil langkah-langkah awal yang signifikan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan waktu, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program-program tersebut.
Sensitivitas pemerintah khususnya kementerian ESDM ini yang masih ditunggu, yang juga tidak kalah penting dalam 100 hari pemerintahan awal ini adalah kehatian-hatian bagaimana revitalisasi 4.500 sumur minyak idle bisa dimaksimalkan, biaya awal sebelum menaikkan produksi minyak dan gas dari 600 ribu barel perhari menjadi 1 juta barel perhari juga akan diperoleh BEP pada tahun berapa sehingga setidaknya dalam 5 tahun pemerintahan bisa dicapai, alih-alih menguap.
Apakah visi Presiden yang mengatakan tidak akan mempersulit masyarakat bisa diiringi sistem monitoring dan evaluasi yang serius? Mari kita tunggu.
