REJOGJA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Sebagai tindakan penanganan dan pengendalian antraks yang sedang terjadi di Gunungkidul, DIY, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan pengendalian antraks senilai Rp 631 juta.
Bantuan yang diterima oleh Gunungkidul berupa obat-obatan, desinfektan, sarana prasarana, serta vaksin antraks sebanyak 11.017 dosis untuk Kabupaten Gunungkidul, 12.667 dosis untuk Pemprov DIY, dan 37.133 dosis untuk buffer stock Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates.
Bantuan diserahkan di Pendopo Taman Budaya Gunungkidul, Kamis (13/7/2023). Hadir juga dalam acara Dirjen Kementan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan DIY, Ir Sugeng Purwanto, Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai, penanganan antraks di Gunungkidul sudah cukup baik. "Penanganan SOP terhadap penyakit hewan cukup berlangsung secara apik, Pak Bupati sudah atur dengan cukup baik," kata Mentan.
Ia menambahkan, dengan penanganan yang cukup aktif, antraks dapat ditekan dengan cepat. Dari deteksi di Kementan, penyakit ini hanya ditemukan di Kabupaten Gunungkidul.
"Dari deteksi di Kementan hanya ada di Gunungkidul, kalau begitu memang langkah selanjutnya ada tiga agenda di semua daerah, yakni agenda SOS," ujar dia.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Kementan kepada pemerintah daerah. "Optimisme yang membangun sebuah kekuatan yang pada akhirnya sekarang menjadi terkendali," katanya.
Selain pemberian bantuan, Kementan juga melakukan pemantauan vaksinasi hewan ternak kambing dan sapi yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Padukuhan Kropyak, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kamis (13/7/2023).
Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, drh Syamsul Maarif, untuk meninjau dan bertemu dengan warga pemilik ternak. Ia juga memberikan edukasi dan pengertian antraks kepada warga pemilik ternak.
"Jika ada ternak yang sakit, mohon untuk segera melapor ke puskeswan atau dinas agar ditindak lanjuti," ujar Syamsul.
