REJOGJA.CO.ID, SLEMAN -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penipuan ini menggunakan modus pesan singkat atau WhatsApp yang mengarahkan korban untuk mengakses tautan tertentu.
Kepala Bidang Pengolahan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Kepemanfaatan Data Disdukcapil Sleman, Suryo Adi Dwi Kurnianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan layanan aktivasi IKD secara online. Seluruh prosedur resmi, menurutnya, dilakukan secara tatap muka.
"Semua proses layanan ini dilakukan secara offline atau tatap muka, baik di kantor Disdukcapil maupun kegiatan jemput bola yang resmi dilaksanakan di tingkat kalurahan maupun kapanewon," katanya, Sabtu (7/6/2025).
Ia mengatakan penipuan ini memanfaatkan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan layanan kependudukan. Awalnya, pelaku mengirim pesan yang tampak seperti pemberitahuan resmi. Namun jika direspons, mereka akan meminta korban mengakses tautan yang dikirim melalui pesan tersebut.
Suryo tak menepis bahwa pesan semacam ini kerap kali tampak meyakinkan. Dalam beberapa kasus, pelaku menyertakan informasi jadwal pelayanan di kapanewon, lalu perlahan mengarahkan korban ke tautan yang dapat mencuri data pribadi.
"Banyak oknum yang menghubungi melalui WA untuk aktivasi IKD. Jika diarahan untuk akses link, abaikan saja," ujarnya.
"Bisa saja ini jebakan phishing. Jika diklik maka data pribadi bisa jebol. Hal ini dapat menyebabkan pencurian data pribadi, pencurian identitas, kerugian keuangan, dan bahkan infeksi malware atau ransomware," ungkapnya menambahkan.
Ia kembali meminta agar masyarakat tidak sembarangan membagikan data pribadi, termasuk NIK dan foto dokumen kependudukan. Masyarakat juga diimbau untuk langsung datang ke layanan resmi jika ingin mengaktifkan IKD, serta melaporkan segala bentuk penipuan ke pihak berwenang.
"Kalau ada Whatsapp atau telepon dari orang tak dikenal yang meminta aktivitasi IKD, abaikan. Jangan ditanggapi dan jika perlu konfirmasi ke Pemkab Sleman. Simpan data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua," ujarnya.
Imbauan ini disampaikan sekaligus sebagai respons pasca ada tiga warga yang sempat menghubungi Dukcapil Sleman guna menanyakan proses verifikasi IKD yang dilakukan oleh seseorang. Padahal, petugas Dukcapil tidak pernah melakukan verifikasi melalui Whatsapp.
IKD sendiri merupakan inovasi digital dari Kementerian Dalam Negeri, sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Teknologi ini memungkinkan masyarakat menyimpan KTP, KK, akta lahir, hingga akta kematian dalam satu aplikasi yang terhubung melalui gawai.
Tahun 2025, pemerintah menargetkan aktivasi IKD mencakup 20 persen dari seluruh pemilik e-KTP. Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Sleman, menjadi wilayah prioritas. Namun, kemajuan ini justru dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
