REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejumlah sekolah di wilayah Kota Yogyakarta berhenti menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penyebabnya dikarenakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kotagede tak lagi beroperasi, sehingga berimbas pada sekolah-sekolah yang berada di bawah naugannya.
Terkait mandeknya pelaksanaan MBG ini, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Informasi terhentinya program MBG di Kotagede ini telah sampai kepadanya.
"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana (program MBG ini) agar bisa tidak discontinue (mandek atau berhenti-Red) ya," ujar Hasto, Senin (5/5/2025).
Terkait tantangan sekaligus persoalan teknis di lapangan, kata Hasto, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut. Kendati begitu, Hasto memastikan akan terus memantau.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah melakukan tinjauan langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.
"Saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.
"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ucap Hasto menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.
Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut. Belum diketahui secara pasti apakah penghentian ini bersifat sementara atau permanen. Budi mengatakan pihaknya hanya sebatas mendata sekolah mana saja yang akan menjadi sasaran program MBG tersebut. Terkait aspek lainnya merupakan kewenangan dari BGN.
"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang disampaikan yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa, kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," kata Budi.
