REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024) untuk membahas sejumlah program strategis. Konsolidasi juga termasuk membahas terkait konsesi tambang.
"Termasuknya (membahas konsesi tambang), akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Ahad) akan dijelaskan sangat komprehensif," ujar Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Sabtu.
Arif menjelaskan, konsolidasi nasional yang bakal berlangsung dua hari. Dalam acara itu mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan berlangsung secara tertutup.
"Tertutup. Kalau yang sesi-nya tertutup, mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," ujar Arif kepada awak media.
Menurut dia, konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi itu. Selain soal tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah, menurut dia, banyak program strategis lain yang turut dibahas, termasuk soal Kalender Hijriah Global Tunggal.
Meski demikian, Arif menjelaskan PP Muhammadiyah sejatinya sudah memiliki sejumlah tim yang spesifik membahas beragam program strategis secara mendetail. "Kalau soal kalender 'kan berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," ujar dia.
Arif enggan menyinggung lebih jauh soal pembahasan konsesi tambang yang kini menjadi sorotan publik. Meski demikian, menurut dia, konsolidasi nasional setidaknya menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia.
"Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih," ujar Arif. Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
