REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta mengundang 100 pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DIY untuk melakukan sosialisasi Standar Layanan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta pada Jumat (21/06/2024).
LLDIKTI akan memberikan layanan prima terhadap seluruh pemangku kepentingan perguruan tinggi, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat umum.
"Seluruh layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah V bebas biaya atau Rp 0. Ini merupakan komitmen lembaga, LLDIKTI Wilayah V terhadap birokrasi yang bersih dan melayani dengan pelayanan yang efisien. Kami memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan kami tanpa dipungut biaya. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga integritas birokrasi dan memastikan bahwa pemangku kepentingan dilayani dengan baik dan tanpa hambatan finansial," ucap Kepala LLDIKTI Wilayah V, Setyabudi Indartono, Jumat (21/6/2024).
Hal ini dikarenakan dari 100 PTS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya ada delapan PTS yang memiliki akreditasi Unggul. LLDIKTI ingin mendorong peningkatan mutu dari PTS yang ada di wilayah Yogyakarta dengan memberikan layanan prima kepada para pemangku kepentingan di perguruan tinggi.
"Tugas dan fungsi LLDIKTI mendorong peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi. Saya kira gak ringan. Ada 100 PTS, dan baru delapan yang akreditasi Unggul, masih ada 92 yang belum Unggul," ujar Setyabudi.
Tingkatan akreditasi Perguruan Tinggi mulai dari Baik, Baik Sekali, dan paling tinggi Unggul. Sebanyak 92 PTS yang belum mencapai akreditas Unggul memiliki tantangan masing-masing dan sangat beragam. Tantangan tersebut seperti fasilitas yang belum memadai, prestasi mahasiswa yang dimiliki, jumlah mahasiswa yang tidak mencapai 1.000, dan termasuk kesehatan keuangan.
Melalui sosialiasi standar layanan ini diharapkan LLDIKTI tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat komitmen LLDIKTI Wilayah V untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan.
