REJOGJA.CO.ID, MALANG -- Wacana pendirian smelter atau industri pemurnian hasil olahan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan terus dibicarakan hingga kini. Isu ini turut ditanggapi oleh Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Havidz Ageng Prakoso.

Meskipun digadang-gadang menjadi salah satu jalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, pembangunan smelter ini juga perlu diimbangi beberapa pemahaman. Salah satunya adalah kesadaran akan efek yang akan muncul.

Menurut dia, kesadaran terkait aktivitas pertambangan dari hulu sampai hilir akan selalu meninggalkan sisi positif dan negatif. "Tergantung perspektif masing-masing terkait ini. Hal tersebut harus dikaji secara menyeluruh," katanya.

Pria disapa Ageng ini menjelaskan, ada berbagai manfaat yang akan didapatkan jika smelter Papua ini terealisasi. Salah satunya sebagai kompensasi pemerintah pusat terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta meminimalisasi isu ketidakmerataan. Sejak berdirinya Indonesia sebagai negara kesatuan, ini menjadi isu yang cukup sentral bahkan menjadi isu internasional yang dibawa oleh para aktivis. 

Menurut dia, dari sini peran pemerintah dipertaruhkan dalam mengakomodir keinginan, kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat. Meskipun tentu akan selalu menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak.

Dalam perspektif global, wacana pembangunan smelter ini memiliki kesesuaian dengan program Sustainable Development Goals (SDG’s). Hal ini terutama jika dinilai dari beberapa nilai yang sejalan. Beberapa di antaranya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Proses panjang tuntutan pembangunan smelter di Papua telah dikaji secara intensif. Pada 2021 lalu misalnya menjadi tahap awal sinyal positif terhadap rencana pembangunan smelter di wilayah Papua. Pemerintah pusat telah merumuskan perencanaan pembangunan antar-stakeholder, baik dari PTFI maupun dengan BUMN.

Ia yakin dalam setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu memiliki banyak pertimbangan atas apa yang akan terjadi kedepannya. Dia berharap pembangunan smelter Papua mampu memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat lokal.

"Apalagi mereka yang berhadapan dan merasakan langsung aktivitas smelter. Harapannya, langkah ini mampu meminimalisir konflik yang terjadi. Baik konflik horizontal maupun vertikal serta konflik terhadap lingkungan,” jelasnya dalam pesan pers yang diterima Republika.