REJOGJA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut, berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) dengan peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot.
"Hotspot data per 2 Oktober dengan peluang 80 persen hotspot menjadi firespot itu angkanya di 6.659 titik. Kalau dibandingkan 2015 itu angkanya 71 ribu titik ya dengan 80 persen adalah fire spot. Di 2019 itu angkanya 29.300, sekarang hotspot-nya 6.659," kata Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Rabu (4/10/2023).
Menurutnya, saat ini luas area yang terbakar sudah mencapai 267 hektare. Ia pun memperkirakan luas area yang terbakar masih akan terus bertambah mengingat banyaknya peristiwa yang terjadi selama September dan Oktober.
Pemerintah, kata Siti, telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla. Siti juga memastikan, hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
"Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelinya di sana juga ada," jelasnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla.
Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
"Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan," ujar Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram.
Ia menuturkan, selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi. Antara lain Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
