REJOGJA.CO.ID, SLEMAN -- Analis politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengomentari terkait usulan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mendorong adanya anggota DPR dari unsur perseorangan. Menurutnya usulan tersebut tanggung.
Ia justru menilai utusan golongan yang perlu dihidupkan kembali di DPR RI. "Kalau aspirasi bahwa anggota DPR harus dari individu perseorangan, non partai, sebenarnya tidak hanya non partai usulannya, nanggung menurut saya, usulannya harusnya lebih komprehensif misalnya begini, utusan golongan kayak dulu itu memang harus dihidupkan kembali," kata Pangi kepada Republika.
Menurutnya, kelompok-kelompok seperti intelektual atau tokoh agama enggan mengemis-ngemis suara elektoral dan membagi-bagikan uang kepada rakyat agar mereka terpilih menjadi anggota DPR. Sebab Pangi menilai anggota DPR saat ini bisa terpilih karena memiliki modal besar.
"Pantang bagi mereka minta-minta, ngemis-ngemis kaya gitu ngemis-ngemis suara elektoral kaya gitu, nah sementara yang terpilih hari ini rata-rata mereka adalah memang mengemis elektoral ngeluarin duit cukup besar, cost besar, kemudian mereka harus belanja suara, belanja program, belanja kegiatan kepada rakyat sehingga mereka terpilih," tegasnya.
Untuk itu menurutnya penting hadirnya kembali utusan golongan di DPR. Dengan demikian mereka akan kembali ke rakyat agar mereka bisa terpilih kembali. "Sehingga mereka-mereka terpilih nggak ada beban, mereka betul-betul bekerja hanya untuk pengabdian," ungkapnya.
Pangi menambahkan, memang harus ada utusan-utusan kelompok atau golongan yang merepresentasikan keindonesiaan, misalnya seperti utusan pemuda, seniman, golongan aktivis, kelompok-kelompok LSM antikorupsi, golongan yang mewakili petani, pedagang, hingga nelayan.
Termasuk misalnya representasi dari warga Papua, atau representasi keterwakilan kelompok-kelompok termarjinalkan selama ini. Ada perwakilan dari tunanetra, ada pewakilan dari kelompok-kelompok tokoh lintas agama.
"Sehingga mereka betul-betul politisi yang jalan hidupnya pengabdian. Bukan cari cuan atau balik modal. Sekarang kan rata-rata politisi kita, mana ada makan siang gratis. Mereka terpilih karena biaya besar, setelah terpilih mereka kan ada berpihak, ada kepentingan ada misi sehingga lahirlah UU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat dan seterusnya," kata dia.
Pangi menilai menambah jumlah anggota DPR dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan banyak menyerap APBN. Apalagi peran DPD selama ini juga dinilai tidak begitu kuat, sehingga usulan tersebut dinilai wajar.
"Jadi kelompok-kelompok ini masuk ke DPR kan mereka bisa berjuang, untuk mengawal undang-undang misalnya kalau mereka seniman mereka akan memperjuangkan pasal-pasal seniman, misalnya fokus pada isu lingkungan mereka memperjuangkan isu-isu lingkungan," kata dia.
Sebelumnya, La Nyalla mengusulkan agar ada anggota DPR RI dari unsur perseorangan. Hal itu disampalkan La Nyalla dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau nonpartisan, selain dari anggota partai politik," ujarnya.
