REJOGJA.CO.ID, MALANG -- Media sosial mampu memberikan ruang kepada para penggunanya untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Termasuk terkait aspek politik dalam rangka mewujudkan demokrasi digital menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Majelis Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) Aribowo menilai, lembaga survei memiliki peran penting untuk hadir di masyarakat. Apalagi paradigma politik masyarakat Indonesia masih politik mobilisasi seperti masa Orde Baru.
Padahal seharusnya sudah mengarah pada politik partisipasi. “Apalagi saat ini adalah era sosial media yang mendorong kebebasan publik untuk berpendapat,” katanya dalam diskusi politik yang digelar oleh Rumah Baca Cerdas (RBC) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menilai, narasi-narasi politik digital di media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi di Pilpres 2024. Apalagi narasi palsu dan hoaks sering beredar di masyarakat.
Terutama kepada pengguna media sosial yang notabene anak-anak muda. Menurut dia, informasi di media sosial memang luar biasa. Ada yang menyebut pemilu mundur, padahal belum tentu kabar itu benar.
Maka itu, masyarakat harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini terutama pelajar dan mahasiswa yang cenderung emosional tanpa pikir panjang
Hal menarik juga disampaikan dosen FISIP UMM, Salahuddin. Ia menyebut media sosial sebagai pilar demokrasi berkontribusi besar. Terbukti pada 2019 dan tidak jarang menyebabkan gesekan politik yang besar.
Jika didasari nilai kebangsaan yang agung, maka demokrasi akan tumbuh kembang dengan baik. Kemudian lada akhirnya masyarakat dapat kepemimpinan yang baik demokratis, merakyat, dan visioner.
Di sisi lain, Wakil Rektor II UMM, Nazaruddin Malik menjelaskan, demokrasi sudah dikendalikan sedemikian besar oleh ekonomi. Aspek politik saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Maka itu, perlu adanya peningkatan yang signifikan dari segi ekonomi.
Adapun saat ini, Indonesia dituntut untuk menaikkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Begitu pula dengan daya dorong produksi yang berbasis teknologi. "Dengan begitu kemajuan ekonomi Indonesia akan bertambah dan berpengaruh positif bagi politik Indonesia," kata dia menambahkan.
