REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara terkait adanya usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi atau KB pria sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Menurut Mensos, pemerintah tidak bisa serta merta menerapkan aturan baru.
"Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi (Dedi Mulyadi) itu," ujar Mensos Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul di Yogyakarta, Sabtu (3/5/2025), malam.
Usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos dengan alasan mendukung program Keluarga Berencana (KB). Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.
Terkait usulan ini, Mensos mengatakan perlu mengkaji dengan cermat ide tersebut. Menurut Mensos, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, mengingat bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menjelaskan pemberian bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian ekonominya. Jadi, ketika ada usulan tambahan syarat baru dalam penyaluran bantuan, menurut Gus Ipul, tak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM).
Saat disinggung fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, Saifullah juga tak menampik hal ini menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor. "Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama," kata dia.
"Dan juga ya pertimbangan-pertimbangan yang lain," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. Meski KB merupakan program yang baik, akan tetapi, sekali lagi, penerapan vaksetomi sebagai syarat menerima bansos perlu kajian mendalam.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.
Usulan ini juga dilatarbelakangi karena dia mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurutnya, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya.
Wulan Intandari
Caption : Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara terkait usulan vasektomi jadi tambahan syarat menerima bansos. // Dok : Wulan Intandari.
