Respons UIN
Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Mukhsin Jamil buka suara atas dugaan intimidasi personel TNI terhadap mahasiswa kampusnya yang menggelar diskusi bertema militerisme. Dia mengaku terkejut atas kejadian tersebut.
Mukhsin mengatakan, dia mengetahui adanya kejadian dugaan intimidasi terhadap para mahasiswanya dari media sosial (medsos). "Respons kita tentu pertama kali kaget ya, karena lho kok kayak zaman dulu lagi?" katanya ketika diwawancara di kantornya, Rabu (23/4/2025).
Menurut Mukhsin, para mahasiswa yang terlibat memang tidak melaporkan secara resmi ke kampus tentang acara diskusi mereka didatangi personel TNI. "(Melapor) formal tidak, tapi dari Pak WR (wakil rektor) III, saya kira sudah diketahui, disampaikan," ujarnya.
Dia pun mempertanyakan mengapa personel TNI yang datang ke kampusnya meminta data diri para mahasiswa yang terlibat diskusi. "Apa itu pentingnya urgensinya minta data diri dan untuk apa mempersoalkan diskusi itu?" kata Mukhsin.
Namun Mukhsin mengaku belum memperoleh data terkait berapa banyak mahasiswa UIN Walisongo yang diduga mengalami intimidasi oleh personel TNI. Selain itu, dia pun belum memiliki informasi terkait identitas individu diduga intel yang menyusup ke kegiatan diskusi mahasiswanya.
Mukhsin menekankan kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi dijamin oleh undang-undang. "Oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan, setiap penyelenggaraan seminar, kemudian kajian-kajian, bebas dilakukan dengan tema apapun," ucapnya.
Dia menambahkan, para mahasiswa memiliki kebebasan untuk membahas atau mendiskusikan perkembangan politik nasional kontemporer. Karena itu, meski ada kejadian diskusi didatangi personel TNI, Mukhsin meminta para mahasiswanya tetap kritis. "Silakan mau bicara apa saja, kita dijamin oleh undang-undang. Enggak ada masalah, silakan. Enggak usah takut ya. Bicara apa saja, kritisi kondisi dan situasi kita yang memang memerlukan kritisisme. Jalankan saja," ujar Mukhsin.
Dia berharap masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Perguruan tinggi melaksanakan perannya sebagai lembaga akademik. Sementara TNI-Polri mengemban tanggung jawabnya di bidang pertahanan dan keamanan.
"Jadi, tentara saya berharap inline dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali ya, tidak akan ada yang namanya intervensi, tidak akan ada lagi yang namanya dwifungsi tentara gitu kan. Tidak akan ada seperti itu," ucap Mukhsin.
"Saya berharap ya semuanya kembali ke fungsi masing-masing, dan saya kira kampus cukup kukuh ya untuk bisa menegakkan kebebasan hal akademik karena dijamin oleh undang-undang," tambahnya.
