REJOGJA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Semarang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Selasa (18/2/2025). Dalam aksinya yang mengusung tema "Semarang Menggugat", mereka mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk terkait efisiensi anggaran yang turut dialami sektor pendidikan.
Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 14:50 WIB. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut antara lain berasal dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), UIN Wali Songo, dan Politeknik Negeri Semarang (Polines).
Dalam aksinya, para mahasiswa membentangkan berbagai poster dan spanduk bermuatan kritik kepada pemerintahan Prabowo. Beberapa di antaranya bertuliskan "Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap", "2024: Ok gas 2025: mana gas?", dan "Prabowo Kafir".
Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq mengatakan, isu yang hendak disuarakan para mahasiswa sebenarnya cukup banyak. "Tapi kita highlight hari ini terkait efisiensi anggaran, yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, yang berkaitan juga dengan beasiswa dan uang kuliah tunggal dari mahasiswa itu sendiri," kata Aufa ketika diwawancara di lokasi.
Dia menambahkan, informasi tentang pemangkasan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) telah memantik keresahan di kalangan mahasiswa. "Kita juga belum mengetahui kepastian konkret bagaimana kebijakan terkait efisiensi anggaran. Ada yang bilang masalah-masalah berkaitan dengan kemahasiswaan tidak diefisiensikan, tapi di satu sisi masih ada yang simpang siur," ucap Aufa.
"Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan mahasiswa, itu harus dievaluasi dan diperbaiki," tambah Aufa.
Sementara itu, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Undip, Nabilla Zifni Syafira mengatakan, unjuk rasa aliansi "Semarang Menggugat" memang berfokus pada isu efisiensi anggaran. "Efisiensi anggaran ini amat sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan seperti pendidikan," katanya.
Nabilla pun mengingatkan agar anggaran untuk KIP-K tak terimbas efisiensi. Menurutnya, jika anggaran KIP-K dipangkas, tak sedikit mahasiswa yang akan kehilangan akses terhadap perguruan tinggi.
"Karena KIP-K itu sumber penghidupan mereka. Mereka bayar uang kuliah dengan uang KIP-K dan mereka juga hidup untuk menghidupi dirinya sendiri di perantauan seperti kita, itu dari uang KIP-K," ucap Nabilla.
Hingga pukul 17:00 WIB, para mahasiswa masih melaksanakan aksinya di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka menuntut agar bisa bertemu dengan perwakilan Pemprov dan DPRD Jateng.
