REJOGJA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memprediksi puncak arus mudik terjadi H-4 dan H-3 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau pada Sabtu (6/4/2024) serta Ahad (7/4/2024).
Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan bahwa salah satu titik krusial kepadatan arus kendaraan bermotor berada di Jalan Wonokromo yang mengarah ke area perbatasan kota setempat dengan Kabupaten Sidoarjo.
"Kami melakukan antisipasi kemacetan arus kendaraan bermotor adalah di Wonokromo," kata Tunjung, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu (3/4/2024).
Dishub sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan memberikan kenyamanan kepada para pemudik. Upaya tersebut terus dilakukan, sebab saat H+1 dan H+2 kawasan Wonokromo juga diperkirakan dipadati kendaraan bermotor milik para wisatawan yang hendak menuju Kebun Binatang Surabaya (KBS).
"Itu sampai menjelang Hari Raya Ketupat, karena kebanyakan pengunjung dari luar Kota Surabaya," ucapnya.
Selain Jalan Wonokromo, Dishub juga melakukan pengawasan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, khususnya akses menuju tempat wisata, seperti Adventure Land Romokalisari dan Wisata Kenjeran.
Dua tempat wisata yang berada di Surabaya bagian barat dan timur itu juga diperkirakan ramai kunjungan saat masa libur Lebaran.
"Ada 14 terminal juga kami siapkan saat Lebaran tetapi biasanya terminal dalam kota tidak mengalami lonjakan penumpang. Lonjakan justru terjadi pada tempat wisata," ujarnya.
Sementara, Tundjung mengatakan arus balik berada pada titik puncaknya, pada Senin (15/4/2024) atau H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Hal ini dikarenakan hari Selasa merupakan hari kerja," kata dia.
Pemerintah Kota (Pemkot) juga mengimbau seluruh masyarakat yang tidak melaksanakan mudik Lebaran bisa membantu pengawasan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
Setiap RT/RW nantinya memiliki penanggung jawab keamanan. Tugasnya adalah mendata lokasi rumah mana saja yang ditinggalkan penghuninya mudik maupun berlibur.
Akses permukiman juga diminta menggunakan sistem satu pintu untuk mempermudah pengawasan.
