REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA — Sebanyak 9.086 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta resmi dilantik, Kamis (25/1/2024). Mereka akan bertugas mulai 25 Januari hingga 25 Februari 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro mengatakan, komposisi anggota KPPS kali sekitar 30 persennya merupakan generasi muda. “Ada sekitar 30 persen berasal dari generasi muda, kelompok usia 19 hingga 30 tahun. Angka ini naik secara signifikan dibandingkan pada Pemilu 2019. Termasuk afirmasi keanggotaan perempuan yang mencapai 40 persen” kata dia.
Anggota KPPS itu tersebar di 1.286 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta. Setelah dilantik, Noor mengatakan, anggota KPPS akan mengikuti bimbingan teknis pada 26-29 Januari 2024 yang digelar di setiap kelurahan. Bimbingan teknis itu untuk memastikan kesiapan anggota KPPS dalam menjalankan tugas.
“Sebelum dilantik sudah dibentuk kelompok belajar di tiap RW ataupun kelurahan, yang sudah melakukan beberapa kegiatan pelatihan bersama sebagai stimulan. Harapannya anggota KPPS selalu menjaga komitmen pakta integritas untuk bekerja profesional, sehingga penyelenggaraan pemilu mulai dari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di tiap TPS dapat berjalan baik,” kata Noor.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto berharap anggota KPPS yang baru dilantik ini nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga tahapan pemilu tetap berjalan kondusif.
“Di mana pemilu serentak ini kita rayakan dengan gembira, tanpa mencederai makna pesta demokrasi itu sendiri,” kata Nindyo, selepas pelantikan anggota KPPS Kemantren Umbulharjo.
Nindyo mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkoordinasi secara intensif dengan jajaran kepolisian dan TNI, pengadilan, kejaksaan, juga KPU dan Bawaslu, dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tahapan pemilu.
“Sejak prapemilu kami sudah menjalin kerja sama secara reguler untuk mengoordinasikan persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilu. Termasuk untuk merumuskan langkah pemecahan masalah di tingkat kebijakan,” ujar Nindyo.
