REJOGJA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menggiatkan patroli cipta kondisi pemilu, terutama setelah masuknya masa kampanye Pemilu 2024. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai sejak akhir November 2023.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, patroli ini dilakukan hingga di tingkat kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat konflik rawan terjadi selama masa kampanye.

"Operasi itu untuk memantau dan memastikan teman (Satpol PP) yang bertugas di kemantren (kecamatan) dalam posisi siap siaga untuk antisipasi," kata Octo belum lama ini.

Disampaikan Octo, petugas Satpol PP yang bertugas di kecamatan juga diminta untuk memetakan titik-titik yang rawan terjadinya konflik. Dengan begitu, diharapkan dari pemetaan tersebut dapat dilakukan mitigasi sejak dini untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama kampanye Pemilu 2024.

"(Petugas di kecamatan) Sekaligus memetakan daerah-daerah yang dimungkinkan nanti rawan ketika memasuki kampanye terbuka di bulan Januari (2024) nanti," ucap Octo.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo juga meminta agar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang sudah terbentuk hingga tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta dimaksimalkan dalam rangka mendukung Pemilu 2024. FKDM ini juga diminta untuk memetakan titik-titik rawan konflik menjelang Pemilu 2024.

Dikatakan, FKDM harus bisa mendeteksi potensi konflik yang dapat terjadi selama berjalannya tahapan Pemilu 2024 dalam rangka menjaga kondusifitas selama tahapan pemilu. "Forum ini seperti early warning system yang bisa diterapkan pada seluruh permasalahan di wilayah. Jadi keberadaan forum ini memang diharapkan bisa mendukung upaya antisipasi aksi kerusuhan dan konflik menjelang pemilu 2024 nanti," kata Singgih.

Tidak hanya itu, Singgih juga berharap terjalinnya sinergitas dari semua pihak untuk menjaga kondusifitas di Kota Yogyakarta selama berjalannya tahapan-tahapan Pemilu 2024. Terutama pada saat masa kampanye dan pasca-pemilu.

"Kita harus bisa menjaga komunikasi, hal ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan adu argumentasi di wilayah. Oleh karena itu, kita harus bisa mendeteksi bibit-bibit yang bisa menimbulkan percikan perselisihan harus bisa diredam sedini mungkin. Kalau bisa di tingkat RT atau RW selesai ya selesaikan. Kita harus bisa mengurai apabila terjadi perselisihan,” ucap Singgih.