REJOGJA.CO.ID, BOJONEGORO -- Sebanyak 877 warga di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, mengajukan program insentif Cakap Nikah bagi calon pengantin (catin). Program dari Pemkab Bojonegoro ini ternyata cukup diminati oleh masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro, Heru Sugiharto menyatakan, insentif ini diberikan kepada warga Bojonegoro yang menikah di usia matang.
Saat ini sebagian warga yang mengajukan program ini sudah memasuki tahap verifikasi. "Dan sebagian telah diajukan pencairannya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," kata dia.
Lebih detail, jumlah pengajuan program tersebut hingga saat ini mencapai 877 orang. Dari jumlah itu, 791 di antaranya menunggu verifikasi. Kemudian dua orang dalam proses input rekening dan 76 lainnya masih proses pencairan.
Selain itu, terdapat delapan pendaftar yang ditolak sebab tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun dapat dipastikan dari 76 orang tersebut telah tertransfer ke 40 orang.
Adapun sisanya sebanyak 36 orang akan diproses setelah ada ajuan dari DP3AKB Bojonegoro. Saat ini, kata dia, proses dari pencairan insentif Cakap Nikah diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
Namun masyarakat yang belum lolos memiliki kesempatan yang sama. Mereka hanya perlu menunggu penggunaan anggaran yang sesuai regulasi sehingga keterangan di aplikasi belum dapat dilanjutkan.
Untuk pendaftarannya dibuka melalui dua pintu, yakni datang langsung ke Balai Penyuluhan KB kecamatan masing-masing dan juga melalui aplikasi Cakap Nikah.
Jika pemohon dinyatakan lolos melalui aplikasi Cakap Nikah, verifikasi secara bertahap akan dilanjutkan dengan pemohon membawa dokumen asli ke Balai Penyuluhan KB kecamatan untuk dicek kesesuaian datanya.
Menurut dia, proses verifikasi program ini memang cukup diperketat. "Maka itu, perlu waktu, terlebih program ini pertama dan satu-satunya di Indonesia," kata dia.
Program ini memberikan insentif bagi calon pengantin yang melangsungkan pernikahan pertama kali di Bojonegoro. Cakap Nikah bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan anak, menurunkan angka stunting, serta agar tertib administrasi kependudukan.
