REJOGJA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memiliki alasan khusus mengapa Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dipilih menjadi tempat penyelenggaraan ASEAN Economic Ministers (AEM Meeting) ke-55.

Selain sejarah perdagangan, warna perkembangan sosial dan budaya Kota Semarang diharapkan juga menjadi inspirasi dalam forum pertemuan antar pemangku kepentingan ekonomi dan bisnis negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

“Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena Indonesia ingin menampilkan ‘wajah’ kota yang memiliki sejarah panjang dan sangat kental dengan perkembangan sosial budaya dan hal itu terefleksikan di kota ini (Semarang),” jelas Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag RI, Djatmiko Bris Witjaksono.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jateng, Kota Semarang memiliki sejarah panjang yang berakar pada leluhur di masa Kerajaan Demak. Semarang juga dikenal sebagai pintu gerbang dan sentra perdagangan Jateng.

Tak hanya itu, Semarang juga dinilai memiliki kesiapan infrastruktur yang tertata apik. “Sehingga ini menjadi alasan mengapa kota ini pantas menjadi tempat penyelenggaraan AEM Meeting,” jelasnya.

Melalui Semarang, kata Djatmiko, Indonesia ingin mengajak negara-negara di rumpun ASEAN dan dunia untuk menunjukkan bahwa ASEAN tetap bisa menjadi kawasan yang tumbuh dinamis dan sangat baik.

Ia juga menyampaikan, kehadiran ratusan delegasi dari 23 negara, berbagai organisasi internasional, maupun asosiasi bisnis internasional juga memiliki makna penting.

“Diharapkan dapat mendorong perekonomian Kota Semarang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” jelas Djatmiko.

Seperti diketahui, Kota Semarang mendapat kepercayaan sebagai tempat penyelenggarakan pelaksanaan Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 maupun sejumlah pertemuan terkait lainnya, pada 17 – 22 Agustus 2023 nanti.

Selain para menteri ekonomi ASEAN dengan mitra dialog ASEAN yang meliputi Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia dan Selandia Baru, serta mitra strategis seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Rusia, dan Inggris.