REJOGJA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur Ganjar Pranowo.
Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.
"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi dalam pidatonya di Kantor BPK Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (14/3/2023).
BPK RI juga mengapresiasi pemerintahan daerah Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.
Ahmadi menuturkan, capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.
"Posisinya, sampai dengan hari ini, (Provinsi Jawa Tengah) adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," tutur Ahmadi.
Pada kesempatan itu, turut disampaikan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.
Opini WTP dari BPK telah diraih Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut selama bertahun-tahun.
Ganjar pun mengingatkan, seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksankan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat.
"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," kata Ganjar seperti dilansir dari Antara.
