REJOGJA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman meluncurkan pembayaran pajak dan retribusi melalui integrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sleman, Selasa (28/2). Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, melakukan pembayaran perdana sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS ini.
Kustini menyambut baik acara tersebut. Menurutnya dengan elektronifikasi dalam sektor keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, mengoptimalkan PAD, dan meningkatkan daya saing Sleman.
"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mengatur penerimaan pendapatan dan belania daerah di lingkungan Pemkab Sleman telah ditindaklanjuti dengan penetapan Perbup Nomor 10.4 Tahun 2021," kata Kustini dalam keterangannya.
Baca juga : Pejabat Pamer Kekayaan, Sekda DIY: Seharusnya Kedepankan Kesahajaan
Kustini berharap diluncurkannya QRIS sebagai pembayaran pajak dan retribusi dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Ia juga berharap dapat dilakukan sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Sleman dengan Bank Indonesia dan BPD DIY dalam rangka menyosialisasikan secara masif terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi secara optimal.
"Saya berharap dengan adanya QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi semakin memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi," ujar dia.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan, BPD DIY akan terus meningkatkan layanan terkait percepatan transformasi keuangan digital ini. “Kami terus meningkatkan pelayanan dalam rangka percepatan tranformasi digitalisasi dalam memudahkan transaksi keuangan,” jelasnya
Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY, Budiharto, juga menyampaikan apresiasi serta menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan bagi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia.
Baca juga :Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Santriwati, Oknum Pengasuh Ponpes di Ungaran Dilaporkan
Ia menjelaskan urgensi digitalisasi yakni dapat meningkatnya PAD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.
"Harapan kami kolaborasi dan sinergi dengan Pemkab Sleman dapat berlanjut untuk mendukung akselerasi tranformasi keuangan daerah dan akuntabilitas," ujar dia.
