-
Lingkungan Hidup Dan Hutan - 06 July 2022, 20:32KLHK: UU Cipta Kerja tidak Hapus Prinsip Kecukupan Luas Kawasan Hutan
-
Hukum - 06 July 2022, 18:39
Pemerintah: Revisi UU Cipta Kerja Terus Berproses
-
Keuangan - 21 June 2022, 10:11
Startup Lakukan PHK Massal, Diingatkan Kewajiban Bayar Pesangon
-
Keuangan - 20 June 2022, 15:28
Riau Ditargetkan Jadi Provinsi Pertama Kelola BUMD Hutan Tanaman Industri
-
Berita Dpr Ri - 24 May 2022, 23:44
DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta Kerja
-
Jabodetabek Nasional - 14 May 2022, 17:25
Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan
-
Korporasi - 13 May 2022, 20:49
Bahlil: UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS
-
Umum - 21 April 2022, 06:11
Serikat Buruh Ungkap Ada Perusahaan Besar tak Mau Bayar THR Karyawan Kontrak
-
Politik - 18 April 2022, 16:07
PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker
-
Hukum - 17 April 2022, 13:50
Kemenkumham Sesuaikan Tarif Layanan Keimigrasian Baru
-
Politik - 16 April 2022, 20:20
Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara
-
Politik - 16 April 2022, 05:04
Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting
-
Politik - 15 April 2022, 19:06
Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK
-
Politik - 15 April 2022, 18:37
LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut
-
Politik - 14 April 2022, 11:02
Baleg DPR Heran Kemenkumham Serahkan Kewenangan Pengundangan ke Kemensetneg
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Kanal