-
Hukum - 18 February 2020, 16:34Dalih Salah Tik RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Ganjil
-
Korporasi - 18 February 2020, 16:27
Alasan Pemerintah Ubah Formula Penghitungan Upah Minimum
-
Politik - 18 February 2020, 15:34
Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi
-
Umum - 18 February 2020, 14:51
Omnibus Law Tuai Penolakan, Menteri Bakal Turun ke Daerah
-
Politik - 18 February 2020, 14:41
Mahfud: Kesalahan Ketik Omnibus Law di Kemenko Perekonomian
-
News Analysis - 18 February 2020, 12:43
Omnibus Law Prioritas Pemerintah, Kok Bisa Salah Tik?
-
Khazanah Indonesia - 18 February 2020, 12:24
Omnibus Law Ancam Peran Ulama Terkait Sertifikat Halal
-
Politik - 18 February 2020, 10:20
Istana Harus Buktikan Omnibus Law Bukan Bentuk Otoriter
-
Korporasi - 18 February 2020, 10:04
Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru
-
News Analysis - 18 February 2020, 09:57
Salah Ketik Penulisan Draft Omnibus Law Cipta Kerja
-
News Analysis - 18 February 2020, 07:06
Pasal Omnibus Law yang Bisa Buat Pemerintah Menjadi Otoriter
-
Politik - 18 February 2020, 06:05
Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers
-
Keuangan - 18 February 2020, 02:40
Omnibus Law Disarankan Muat Aturan Terkait LPS Koperasi
-
Umum - 18 February 2020, 02:24
Pemerintah dan DPR Diminta Hati-hati Bahas Omnibus Law
-
Umum - 18 February 2020, 00:14
Ada Risiko Upah Minimum tak Naik dalam Omnibus Law
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Kanal