REJOGJA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur terus membangun ekosistem pemerintahan digital yang modern dan responsif dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang andal dan aman. Termasuk dalam penyiapan aplikasi umum dan generik yang terintegrasi dan saling berbagi pakai data.
"Sehingga diharapkan bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan layanan terbaik," kata Khofifah, Rabu (18/10/2023).
Jatim, kata Khofifah, memiliki strategi tersendiri dalam implementasi pemerintahan digital. Strategi yang dimaksud meliputi peningkatan komitmen pimpinan, penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pembangunan serta pemeliharaan budaya kerja berbasis TIK.
"Dalam pengendalian aplikasi misalnya, kini Jatim telah menyederhanakan jumlah aplikasi yang sudah dibuat, yaitu dari 865 aplikasi, kini tinggal 496 aplikasi per Maret 2023," ujarnya.
Begitupun dalam optimalisasi infrastruktur. Dimana 30 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim dan 13 kabupaten/ kota telah memanfaatkan data center Diskominfo Jatim. Hal ini, kata dia, untuk mendorong semua layanan digital pemerintah agar selalu terintegrasi dan mengimplementasikan interoperabilitas data, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran data yang berjalan dengan mudah dan cepat.
Atas berbagai terobosan tersebut, Pemprov Jatim diganjar penghargaan sebagai pemerintah provinsi yang memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Pemprov Jatim juga menempati posisi terbaik ketiga sebagai instansi yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional (PDN), pada kategori pemerintah provinsi.
"Ini merupakan penghargaan kategori kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim," ucapnya.
Saat ini, indeks e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) Jawa Timur tercatat pada posisi 3.3 atau masuk kategori Baik. Menurut Khofifah, ini menjadi bukti bahwa Jatim serius dan terus meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
