REJOGJA.CO.ID, WATES -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulonprogo, DIY, mengajukan perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan kepada pemda setempat karena permohonan air bersih dari masyarakat masih tinggi seiring belum turunnya hujan di wilayah itu.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo Budi Prastawa mengatakan setiap hari BPBD menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan paling sedikit sembilan kali.
"Rencananya, kami melaksanakan koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tindak lanjut perpanjangan status tanggap darurat kekeringan pada Selasa (10/10)," kata Budi.
Ia mengatakan sepanjang status tanggap darurat kekeringan dari 11 September hingga 2 Oktober 2023, BPBD mendistribusikan 177 tangki air bersih. Permintaan air bersih tetap tinggi.
"Peningkatan terjadi seiring dengan adanya status tanggap darurat kekeringan," kata dia.
Sebelumnya sebanyak 83 tangki air bersih juga sudah disalurkan sejak awal Agustus 2023, sehingga total yang sudah disalurkan mencapai 260 tangki air bersih.
Budi mengatakan penyaluran dilakukan ke tujuh kecamatan, dengan terbanyak di Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, dan Kokap.
"Sedangkan Pengasih, Temon, dan Panjatan sedikit, hanya 2-3 lokasi di masing-masing kapanewon (kecamatan) tersebut," ujarnya.
Sebanyak 250 tangki air bersih disiapkan sejak diberlakukannya status tanggap darurat kekeringan. Pengadaannya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Kulonprogo senilai Rp189,3 juta.
"Mungkin akan diperpanjang sebulan, rencananya akan menyiapkan 250 sampai 270 tangki air bersih," kata dia.
BPBD Kulonprogo memiliki tiga armada kendaraan tangki yang masing-masing mampu menampung 5.000 liter air. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial DIY hingga pihak ketiga yang turut melakukan penyaluran.
Sebelumnya Penjabat Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan penyaluran air bersih lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab sektor tersebut yang paling rawan mengalami krisis air bersih.
"Akan kami bantu juga menyediakan fasilitas penampungan air untuk warga yang membutuhkan," ungkap dia.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kulonprogo Wisnu Prasetyo meminta BPBD setempat melakukan pemetaan wilayah berpotensi kekurangan air bersih pada musim kemarau.
Ia mengatakan kecamatan di kawasan Bukit Menoreh, seperti Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang, mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau.
"Kami minta BPBD benar-benar melalukan pemetaan wilayah potensi krisis air bersih setiap musim kemarau. Kemudian dicarikan solusi tepat, mulai dari pemasangan jaringan air bersih atau pemanfaatan sumber mata air terdekat untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka," katanya.
