REJOGJA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan kronologi pergantian nama koalisi partai politik pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini disampaikan Dasco ketika merespons keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beralih mendukung capres Anies Baswedan. 

Dasco menuturkan, Partai Gerindra dan PKB secara resmi menerima Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo sebagai capres Pilpres 2024 dan bergabung dalam KKIR pada 13 Agustus 2023. Bergabungnya dua partai parlemen itu, kata dia, tidak mengubah kerja sama Partai Gerindra dan PKB dalam hal penentuan capres dan cawapres. 

"Karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto," kata Dasco ketika menyampaikan sikap resmi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023) malam. 

Adapun perubahan nama KKIR menjadi KIM, lanjut dia, terjadi secara spontan saat acara perayaan HUT PAN pada Selasa (29/8/2023). Ketika itu, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menyadari semua partai pendukungnya merupakan bagian dari kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Kabinet Indonesia Maju. 

Dasco mengatakan, sebelum menyampaikan pergantian nama tersebut dalam pidatonya di HUT PAN, Prabowo secara singkat sudah memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

"(Disampaikan) juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat, dan saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatan," ujar Dasco. 

Dia mengatakan, pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB. Tidak pula menghilangkan hak PKB karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi. 

"Bahkan dalam pidatonya, Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin," kata Wakil Ketua DPR RI itu. 

Dasco menambahkan, pihaknya selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Muhaimin yang merasa tak pernah diberitahu ihwal pergantian nama koalisi itu. Pihaknya juga tak menanggapi elite PKB yang menyebut KKIR bubar. 

Partai Gerindra, kata Dasco, tak menanggapi pertanyaan elite PKB itu demi menjaga soliditas koalisi. "Secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah menghianati dan meninggalkan kawan seperjuangan," ujarnya menegaskan. 

Dalam kesempatan itu, Dasco merespons keputusan PKB beralih mendukung Anies atas tawaran Partai Nasdem. Dia menyebut, keputusan itu membuat kerja sama politik antara PKB dan Gerindra resmi berakhir. 

"Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB yaitu menerima kerja sama politik dengan Partai Nasdem, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco. 

Keputusan PKB yang dimaksud Dasco adalah hasil rapat PKB di Surabaya sore tadi. Usai rapat tersebut, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menyatakan partainya menerima tawaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies dan ketua umumnya, Muhaimin untung menyonsong Pilpres 2024. 

Dasco menyebut, Partai Gerindra menghormati keputusan PKB beralih dari partai pendukung capres Prabowo Subianto menjadi pendukung Capres Anies. "Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya. 

Perubahan konfigurasi koalisi partai politik Pilpres 2024 ini merupakan hasil dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi beruntun dalam beberapa hari terakhir. Kemarin, Partai Demokrat menyebut Nasdem secara pihak mengajak PKB bergabung dalam koalisi pendukung Capres Anies Baswedan. Demokrat juga menyebut Nasdem menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies. Anies disebut menyetujui rencana tersebut. 

Demokrat mengaku mendapatkan kabar itu dari utusan Anies, Sudirman Said. Ketika pihak Demokrat menginformasi kabar tersebut kepada Anies, mantan Gubernur DKI itu tidak membantah. 

Sudirman Said lewat keterangan tertulisnya kepada awak media juga tak membantah kabar tersebut. Kemarin malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga tak menampik kabar tersebut. Hanya saja, kata Paloh, wacana dukungan PKB dan duet Anies-Imin itu belum diformalkan. 

Adapun pagi tadi, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan Dewan Syuro partainya menyambut baik ajakan Nasdem menduetkan Anies dan Cak Imin. Kendati begitu, keputusan akhir akan dibuat dalam rapat besar PKB di Surabaya sore tadi. Ternyata, hasil rapat besar di Surabaya itu memutuskan bahwa PKB menerima tawaran Partai Nasdem.