REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan dua hewan ternak milik kelompok peternak terinfeksi penyakit kulit yang disebabkan virus Lumpy Skin Disease (LSD).
"Di Bantul positif dua ekor di Kecamatan Piyungan, di titik kandang yang berbeda," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo di Bantul, Rabu (8/2/2023).
Ia tidak menyebutkan jenis ternak yang positif terinfeksi LSD itu, namun ternak tersebut merupakan ternak lama milik kelompok tani.
Atas temuan tersebut, pihaknya juga telah mengantisipasi penyebaran dengan mengajukan vaksin ke Kementerian Pertanian untuk sebanyak 3.500 ekor, namun belum turun, dan masih menunggu tindak lanjutnya.
"Kami juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan penyakit LSD itu. Harapannya petani di kelompok itu menjaga kebersihan kandang, sanitasi sama pemberian makan yang baik," katanya.
Selain menjaga kebersihan kandang, dalam mengantisipasi makin meluasnya kasus penyanyi kulit pada ternak, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak, memastikan bahwa ternak yang masuk Bantul dalam kondisi sehat.
"Ciri-ciri yang kena LSD itu, kulit seperti brontok-brontok merah di semua tubuh, namun tidak sampai menyebabkan kematian, kalau dampaknya otomatis secara ekonomi," ujarnya.
Dikatakan, ternak yang terkena virus LSD juga bisa menghambat pertumbuhan daging, yang nantinya berpengaruh pada harga jual di pasaran yang menurun.
"Tapi ini tidak seperti PMK (penyakit mulut dan kuku), kalau PMK itu jelas penyerangan lebih cepat, yang kedua nilai jual, juga lebih bahaya karena PMK, kepalanya tidak dikonsumsi, kalau ini hanya harga jual yang turun," kata dia.
Terkait dengan kasus PMK, untuk di Bantul sudah melandai, tidak ada laporan dari kelompok ternak, meski upaya pencegahan dengan vaksin PMK pada ternak terus dilakukan.
"PMK sudah landai sekali, sudah tidak ada, tapi kami melaksanakan vaksinasi karena booster setiap enam bulan sekali vaksinasi, kelihatannya tidak ada laporan lagi untuk PMK," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
