REPUBLIKA.CO.ID,BANYUMAS -- Perhutani Banyumas Timur akan melakukan survei ke lokasi proyek saluran air bersih Perumda Tirta Mulya Pemalang di Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Bergesernya titik sumber air proyek tersebut menimbulkan protes masyarakat sekitar.
Menurut Wakil Administratur atau Kepala Sub Kesatuan Pemangku (KPH) Banyumas Timur, Hari Dwi Hutanto, pihaknya akan melakukan survei tersebut bersama Forkompincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Kedungbanteng.
"Rencananya besok dini hari berangkat untuk survei, karena titiknya cukup tinggi, di ketinggian 1800 mdpl," ungkap Hari kepada Republika, Senin (17/10/22).
Sebelumnya warga dan pihak Pemdes Kalisalak telah melakukan pengecekan lokasi proyek tersebut akibat adanya longsoran yang terjadi di sana. Namun, karena hujan dan cuaca berkabut, mereka tidak sampai ke lokasi titik sumber air.
Berdasarkan kesepakatan antara Perhutani dengan Perumda Tirta Mulya, seharusnya titik koordinat mata air yaitu berjarak 15,8 km di Desa Ketenger, dan malah menjadi bergeser ke Desa Kalisalak, Kedungbanteng, dan menjadi 22 km.
Perhutani KPH Banyumas Timur mengaku telah melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan aturan keputusan direksi Perum Perhutani No 760/KPTS/DIR/2018 tentang pedoman kerjasama pemanfaatan hutan. Dengan kata lain, pihak Perhutani KPH Banyumas Timur mengaku tidak menyangka titik tersebut bergeser tanpa ada komunikasi apapun dengan pemohon.
Hari menambahkan, komunikasi terakhir Perhutani dengan pemohon adalah saat tanda tangan MoU kedua pada 22 Januari 2022. Isi perjanjian kerjasama tersebut berupa kesepakatan melegalkan untuk survei, ijin lewat material sekaligus melakukan analisis dampak lingkungan.
"Pertimbangan teknis kami dan dokumen AMDAL ditujukan ke lokasi Baturraden, dan sosialisasi kepada masyarakat desa setempat pun telah dilakukan. Kami baru tahu titiknya beda saat warga Kalisalak heboh," tutur Hari.
Langkah selanjutnya, Perhutani telah menyurati pihak Perumda Tirta Pemalang untuk segera menghentikan proyek tersebut dan melakukan kesepakatan baru lagi hingga isu perizinan dan AMDAL di lokasi yang baru yakni Desa Kalisalak, selesai. Setelah itu, mereka akan melakukan sosialisasi di wilayah baru dan yang terdampak oleh proyek tersebut.
"Jadi perubahan dokumen awal lagi, dengan melakukan pertimbangan teknis di wilayah Kalisalak, dan isi AMDAL-nya akan menyesuaikan. Harapannya ada sosialisasi dan kompensasi untuk masyarakat yang terdampak," kata Hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
