REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya mengantisipasi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjelang masuknya musim penghujan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggerakkan Kader Surabaya Hebat (KSH) di seluruh kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk ke rumah warga, mulai dari bak mandi, genangan, tumpukan barang bekas, dan sebagainya.
"Kami telah menggerakkan yang namanya KSH, yang di dalamnya ada bumantik dan posyandu. Insya Allah, para KSH ini sudah bergerak di masing-masing wilayahnya. Termasuk, mengecek ada genangan air atau tidak," kata Eri di Surabaya, Rabu (5/10).
Eri juga meminta seluruh petugas puskesmas di masing-masing kelurahan dan kecamatan untuk turun melakukan sosialisasi dan pengecekan jentik nyamuk bersama KSH. Menurutnya, pencegahan penyakit DBD itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Surabaya, dan perlu adanya kolaborasi antara KSH dan seluruh warga Kota Pahlawan.
"Tidak bisa kalau diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak) kepada KSH yang sudah turun di masing-masing wilayahnya, mengecek jentik nyamuk DBD," ujar Eri.
Selain melakukan pengecekan jentik nyamuk di rumah warga, Eri mengaku, pemkot bersama KSH juga melakukan tracing (penelusuran) ketika ada salah satu orang terjangkit DBD di suatu wilayah. Tracing yang dilakukan oleh pemkot bersama KSH, adalah salah satu cara menekan angka penularan DBD di Kota Surabaya.
"Tentu, kami juga bersinergi dengan seluruh rumah sakit di Surabaya, sehingga kalau ada yang sakit itu tahu, ini (orang) kena DBD di wilayah mana. Dengan seperti itu, kemudian men-cover zona tersebut agar tidak menyebar ke wilayah lain dan menurunkan angka penularan dari tahun sebelumnya," kata Eri.
Ssbelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengungkapkan, jumlah penderita DBD di Jatim mulai 1 Januari hingga 24 September 2022 mencapai 8.894 orang. Adapun jumlah kematian atau Case Fatality Rate (CFR) mencapai 110 orang atau setara 1,2 persen.
Hikmah mengungkapkan, kasus DBD di Jatim jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Di mana sepanjang 2021, jumlah penderita DBD di Jatim tercatat sebanyak 6.760 orang dengan jumlah kematian 72 orang atau setara satu persen.
"Jumlah penderita DBD tertinggi di 2022 adalah Kabupaten Malang sebanyak 600 orang, Kabupaten Tuban 481 orang, Kabupaten Ngawi 471 orang, Kota Malang 448 orang, dan Kabupaten Banyuwangi 407 orang," ujarnya.
Politikus PKB ini melanjutkan, untuk jumlah kematian DBD tertinggi sepanjang 2022 tercatat di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah masing-masing 11 orang. Kemudian disusul Kota Malang sebanyak 10 orang, serta Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Pasuruan dengan catatan masing-masing lima orang.
"Sebenarnya kasus ini merupakan hal serius yang setiap tahun terjadi. Kalau tahun kemarin memang jarang terekspos karena semuanya fokus kepada Covid-19," katanya.
Hikmah mengaku sudah mewanti-wanti Dinas Kesehatan Jatim agar penyakit tahunan ini direspon secara serius. Menurut Hikmah, jika pencegahan DBD dilakukan secara masif, maka wabah ini bisa diantisipasi.
Ia pun meminta jajaran Dinkes Jatim untuk tidak bosan-bosannya mengedukasi masyarakat terkait bahaya DBD dan cara mengantisipasinya. Hikmah mengingatkan masyarakat untuk tidak merasa aman ketika melakukan fogging di sekitar tempat tinggal.
Menurutnya akan sangat percuma meskipun dilakukan fogging namun mengabaikan faktor lain seperti air menggenang dan kurang menjaga daya tahan tubuh. “Maka itu dalam situasi seperti ini petugas kesehatan mulai dari puskesmas, polindes harus turun kepada masyarakat untuk mengedukasi terkait pencegahan DBD,” kata Hikmah.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Erwin Astha Triyono mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus DBD di wilayah setempat. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara menguras, menutup, memantau, dan menimbun (3M Plus) barang-barang yang berpotensi menimbulkan genangan air.
Erwin mengaku, pihaknya juga rutin melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan penyakit DBD. "Faktor yang mempengaruhi penyebarluasan DBD adalah kepadatan penduduk, mobilitas penduduk dan perilaku masyarakat. Selain itu juga perubahan iklim global, pertumbuhan ekonomi, dan kurangnya ketersediaan air bersih," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
