REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mengembangkan sekolah yang dapat memfasilitasi siswa berprestasi dan berasal dari kalangan keluarga kurang mampu di daerahnya. Selain SMK Negeri Jateng, pemprov juga mengoperasionalkan sekolah semi boarding, yang dikhususkan bagi siswa miskin berprestasi agar dapat melanjutkan jenjang pendidikannya.
“Pada 2022 ini, ada 15 sekolah semi boarding yang bakal beroperasi di Jateng sebagai solusi pendidikan bagi para siswa miskin berprestasi akademik,” ungkap Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Ainur Rojik, di Semarang, Jumat (17/6).
Sekolah semi boarding ini, jelasnya, mengacu pada SMK Negeri Jateng. Tujuannya, memberikan akses layanan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi, namun bertempat tinggal jauh dari sekolahan. Siswa sekolah semi boarding ini dijadikan satu dengan siswa sekolah regular yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.
Ke-15 sekolah semi boarding masing-masing SMK Negeri 1 Demak Kabupaten Demak, SMK Negeri 2 Rembang Kabupaten Rembang, SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan, SMK Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Tulung Kabupaten Klaten, SMK Negeri 1 Kedawung Kabupaten Sragen, SMK Negeri 2 Wonogiri Kabupaten Wonogiri.
Selain itu SMK Negeri 1 Purworejo Kabupaten Purworejo, SMK Negeri 2 Wonosobo Kabupaten Wonosobo, SMK Negeri 1 Punggelan Kabupaten Banjarnegara, SMK Negeri 1 Alian Kabupaten Kebumen, SMK Negeri 2 Cilacap Kabupaten Cilacap, SMK Negeri 1 Kalibagor Kabupaten Banyumas, SMK Negeri 1 Tonjong Kabupaten Brebes, dan SMK Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang.
Sebagian siswanya menginap di asrama yang sudah disediakan dan dalam dua tahun lalu dibangun oleh Pemprov Jawa Tengah. “Seperti di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora,” lanjutnya.
Untuk tahun ajaran baru 2022/2023 ini, masih jelas Rojik, masing-masing sekolah semi boarding menerima 30 peserta didik baru. Jumlah itu nantinya akan semakin bertambah hingga proyeksinya maksimal mencapai 200 siswa.
Ini merupakan kebijakan pemprov untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi siswa tak mampu, berprestasi, namun jauh dari akses sekolah. “Sehingga siswa tidak putus sekolah dan tidak perlu mengeluarkan uang saku. Karena semuanya dibiayai oleh pemprov, mulai dari boarding, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya,” tegas Rojik.
Kepala SMK Negeri Jateng Kampus Semarang, Sriyono menambahkan, sistem penyelenggaraan pendidikan di SMKN Jateng menjadi acuan bagi penyelenggaraan sekolah semi boarding Pemprov Jawa Tengah tersebut.
Sekolahnya sudah sering kali menerima kunjungan studi banding pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dari sekolah semi boarding tersebut. “Tujuannya hampir sama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Jateng,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
