REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG -- Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, menjalin kerja sama dengan Kodim 0705/Magelang untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang untuk penyelesaian sertifikasi tanah.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menyambut baik kerja sama tersebut, karena ada sinergi yang bertujuan membantu kemaslahatan umat. "Kami harapkan dengan MoU ini dengan BPN proses sertifikasi tanah berjalan lancar, sertifikat itu penting, kami bersyukur ada progresnya," kata Aziz, Rabu (27/4/2022).
Demikian pula, kerja sama dengan Dandim 0705/Magelang yang selalu siap siaga membantu pembangunan di Kota Magelang. Itu wujud pengabdian TNI yang luar biasa. "Masih banyak rumah yang belum layak huni. Dandim sangat membantu mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat. Ini pengabdian TNI yang luar biasa," katanya.
Kepala BPN Kota Magelang Muhun Nugraha menjelaskan, kerja sama dengan Pemkot Magelang adalah terkait penyertifikasian tanah yang belum bersertifikat. "Pembelian tanah di Kota Magelang sudah 99 persen yang terdaftar. Sisanya yang belum (terdaftar) akan disertifikasi," katanya.
Tanah yang belum bersertifikat itu beberapa diantaranya karena bersengketa, atau tanah yang belum diketahui status haknya. Hal itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan meskipun rumit. "Oleh sebab itu, melalui kerja sama ini diharapkan proses pendaftaran tanah lebih mudah dan lengkap. Kami berupaya maksimal dan Pemkot Magelang dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan," kata Muhun.
Dandim 0705/Magelang Letkol Arm Rohmadi menyampaikan, sebagaimana tugas TNI yang siap membantu pembangunan pemerintah daerah, pihaknya akan membantu memperbaiki rumah tidak layak huni di wilayah Kota Magelang.
"Sasaran kami rumah yang perlu direhab sehingga menjadi rumah layak huni. Dengan potensi yang ada, kami akan wujudkan sebaik-baiknya, memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
