REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melaporkan kelangkaan stok minyak goreng di pasar tradisional ke pemerintah pusat agar ditindaklanjuti.
"Jadi kami kemarin barusan melakukan pemantauan ke pasar-pasar, di pasar-pasar tradisional memang ada beberapa kelangkaan di pedagang termasuk kekosongan di distributor," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Agus Sulistiyana di Bantul, Rabu (23/2/2022).
Oleh karena itu, kata dia, dari hasil pemantauan stok minyak goreng tersebut dinas laporkan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. "Harapan kami ada tindak lanjutnya, karena saya dengar dalam waktu dekat ini akan dikucurkan lagi minyak goreng ke daerah-daerah, tapi memang pengucurannya lewat pasar-pasar modern, pasar jejaring," katanya.
Dia mengatakan, kelangkaan minyak goreng di pasaran tradisional itu bukan berarti tidak ada barang sama sekali, melainkan terbatas, namun harga minyak goreng bervariasi, tidak seperti harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter.
"Harga ini sekarang masih bervariasi itu karena pedagang punya dagangan stok lama, jadi ketika stok lama sudah habis, harapan saya pakai stok baru dan harganya adalah harga sesuai yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya mengajukan agar ada pengucuran minyak goreng ke daerah, karena informasi yang diterima program dari pemerintah pusat terkait minyak goreng sudah ada, tapi pemkab belum mengetahui jadwalnya kapan.
"Di DIY terakhir kan tanggal 16 Februari kemarin turun di Wates, Kulon Progo, kalau di Bantul terakhir tanggal 14 Februari lalu, jumlahnya di kami itu hanya 22 ton liter untuk jatah Bantul," katanya.
Dia mengatakan, kondisi kelangkaan di pasar bahkan kekosongan minyak goreng di distributor ini tidak hanya terjadi di Bantul, namun di berbagai daerah lainnya, sehingga semua merasakan. "Dan sekarang di Bantul barangnya sudah tidak ada lagi, ini memang nasional tidak hanya Bantul. Kami berharap di masyarakat tidak terjadi 'panic buying', karena ini sangat berpengaruh ketika masyarakat kemudian belanja di luar batas kewajaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
